Berita

Baca Selengkapnya
05 Mar 2015 40981 View

Pelabuhan Kumai, Kecil Namun Berperan Besar

Bila dilihat dari lokasinya yang terletak di di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, siapa yang menyangka bila Pelabuhan Kumai memiliki peran yang besar dan kontribusi yang tidak sedikit pada pelayaran nasional. Sebagai pelabuhan kelas IV, Pelabuhan Kumai mendukung sepenuhnya perekonomian baik lokal maupun nasional. Hasil alam seperti kelapa sawit yang dihasilkan di Kalimantan Tengah dikirim keluar Kumai hingga ke negara lain.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 Mar 2015 4729 View

Taksi Gelap Bandara Diubah Menjadi Rental

JAKARTA - Taksi gelap yang selama ini beredar dan turut meresahkan penumpang di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng akan diubah menjadi rental sehingga resmi dan terorganisir dengan baik.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 Mar 2015 3855 View

Bandara Soekarno Hatta Bersih dari Calo

Tangerang - Sejak diberlakukannya larangan penjualan tiket penerbangan di terminal, kondisi bandara terbesar di Indonesia ini terlihat sangat tertib. Di Terminal 1 tempat keberangkatan maskapai penerbangan low cost carrier (LCC) yang selama ini terlihat ramai calon penumpang membeli tiket tidak terlihat kerumunan orang. Begitu juga para calo tiket tidak terlihat berada di Terminal 1.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
04 Mar 2015 5102 View

Dirjen Hubdat Sosialisasikan SPM Angkutan Berbasis Jalan Kepada Pemerintah Daerah

JAKARTA – Kementerian Perhubungan mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan No. 27, 28, dan 29 Tahun 2015, mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Angkutan Massal Berbasis Jalan, kepada para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam acara Inventarisasi Kinerja Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2015, Selasa (3/3) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Mar 2015 4272 View

KPLP Turut Bantu Kementerian Kelautan dan Perikanan Tertibkan Kapal Ikan

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk turut membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan kapal-kapal pencari ikan yang menyalahi perizinan. Hal tersebut disampaikan Jonan dalam acara pembukaan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2015, Senin (2/3), di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Mar 2015 5125 View

Ditjen Hubla Miliki Peran Penting Wujudkan Program Poros Maritim

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla telah mencanangkan sektor maritim sebagai poros pembangunan nasional dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dan menjadi poros maritim dunia. Salah satu program yang sedang giat dilaksanakan adalah merealisasikan konsep tol laut untuk meningkatkan konektifitas antar pulau dan memperkuat sistem logistik nasional agar tercipta pemerataan distribusi barang di seluruh pelosok tanah air sehingga mampu memperkecil disparitas harga barang yang selama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Mar 2015 10530 View

Kini PSC On Ticket Mulai Diberlakukan

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa penerbangan, PT Angkasa Pura I (Persero) siap menerapkan ketentuan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) yang dimasukkan ke dalam tiket penumpang (PSC on ticket) mulai 1 Maret 2015.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Mar 2015 47901 View

Dua Peraturan Menteri Terkait Keselamatan dan Pelayanan Angkutan Laut Diterbitkan

JAKARTA- Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan dan PM No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Kedua PM tersebut merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pengguna moda transportasi laut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik