Berita

Baca Selengkapnya
22 Apr 2015 2643 View

Tarif Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Bidang Perkeretaapian

JAKARTA – Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan ditetapkan besarnya tarif jasa pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian yang meliputi perizinan penyelengaraan perkeretaapian umum dan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Apr 2015 9765 View

Tarif Shooting Film dan Reklame di Bandara Sesuai PP 11 Tahun 2015

JAKARTA - Pengambilan gambar (shooting) film yang dilakukan di area Bandar udara (Bandara) yang dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, untuk Bandara kelas utama dan kelas I khusus diikenakan biaya Rp 1.275.000,- / hari.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Apr 2015 4646 View

Pertemuan ASEAN di Surabaya Bahas Kerjasama Transportasi

SURABAYA - Pertemuan ASEAN Transport Facilitation Working Group (ASEAN TFWG) ke 29 dan Expert Group Meeting on Cross Border Transport of Passenger (CBTP) kembali digelar pada 22-23 April 2015 di Surabaya. Sampai dengan penyelenggaraan ASEAN TFWG yang ke-29, Indonesia telah tiga kali menjadi tuan rumah (sebelumnya di Lombok dan Medan-red).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Apr 2015 3782 View

Prioritas Pembangunan Yang Dilakukan Kemenhub Tahun 2015

JAKARTA – Pada tahun 2015, Kementerian Perhubungan telah memiliki prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi baik di sektor darat, laut, udara maupun perkeretaapian. Pembangunan tersebut berupa pembangunan infrastruktur baru maupun pembangunan lanjutan yang sebagiannya dikerjakan secara multiyears. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, Senin (20/4).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Apr 2015 8016 View

Tarif Diklat Serta Penggunaan Sarana dan Prasarana BPSDM Perhubungan

JAKARTA - Untuk memperoleh sumber daya manusia (SDM) di bidang transportasi yang berkualitas dilakukan melalui pendidikan dan latihan (Diklat). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kementerian Perhubungan, selama melaksanakan Diklat dan penggunaan sarana dan prasarana untuk diklat dikenakan bia

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Apr 2015 2240 View

Jadwal Penutupan Bandara Selama KAA ke-60 Berlangsung

JAKARTA – Guna kelancaran penerbangan para delegasi Konferensi Asia Afria (KAA) ke-60 yang berlangsung pada 19-24 April di Bandung dan Jakarta, akan diberlakukan penutupan di 2 (dua) bandara yaitu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Apr 2015 1870 View

Sambut Tamu KAA, Navigasi dan Pelayanan Penerbangan telah Dipersiapkan Dengan Prima

JAKARTA – Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara bersama dengan stakeholder terkait di bidang penerbangan telah menyiapkan para petugas ATC dan fasilitas navigasi penerbangan dengan prima untuk melayani kedatangan pesawat dari para delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 yang berlangsung pada 19-24 April di Bandung dan Jakarta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Apr 2015 1990 View

Mario Sang Penyusup GA 177 Akan Diperiksa Kejiwaannya

Jakarta - Ketua Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Rudi Ricardo mengatakan, Selasa (21/4) besok, Mario Steven Smbarita (21) yang menyusup ke pesawat GA 177 tujuan Pekanbaru – Jakarta akan di periksa kejiwaannya di Polda Riau.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Apr 2015 22303 View

Sektor Perhubungan Laut, Sumber Penerimaan PNBP Terbesar Kemenhub

BANDUNG - Kementerian Perhubungan mentargetkan penerimaan Pendapat Negara Bukan Pajak (PMBP) pada tahun 2015 sebesar Rp 6 triliun - Rp 8 triliun. "Target dahulu sebesar Rp 3 triliun saya tidak happy. Masih bisa ditingkatkan," ungkap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan usai memberi pengarahan pada rapat kordinasi teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung pekan lalu. Penerimaan PNBP Kemenhub terbesar ditargetkan berasal dari sub sektor transportasi laut yaitu sebesar Rp 3 triliun.(Baca juga :Target PNBP Sektor Perhubungan Udara RP 1 Triliun) Menurut Menhub, Sub sektor transportasi laut cukup besar potensinya, sehingga target pemasukan dalam PNBP sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kementerian Perhubungan juga tinggi. " Targetnya tinggi, karena potensi penerimaannya juga besar," ujar Menhub. PNBP sub sektor transportasi laut berasal dari tarif lima jenis kegiatan yaitu; 1. Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara Komersial, yang meliputi jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan sarana dan prasarana serta jasa pelayanan kepelabuhanan lainnya.. 2.Jasa kepelabuhan pada pelabuhan yang fiusahakan secara yomersial meliputi, jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan sarana dan prasarana serta jasa kepelabuhanan lainnya. 3. Jasa kenavigasian yang meliputi jasa penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) / uang rambu, penggunaan fasilitas galangan navigasi, jasa telekomunikasi pelayaran, jasa salvage dan pekerjaan bawah air,jasa pemeriksaan kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran, serta pemberian izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran. 4. Penerimaan Uang Perkapalan (PUP) yang meliputi, pemeriksaan dan sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim, pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur, pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat DOC dan SMC, pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, pengesahan gambar kapal, penilikan / penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat, pdan engawasan barang berbahaya. 5. Jasa angkutan laut yang meliputi, surat izin usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS), Perubahan pada SIUPAL / SIOPSUS, Spisikasi kapal (speks kapal), pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut, persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri, persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, pemberitahuan keagenan kapal asing (PKKA), dan izin penggunaan kapal asing (IPKA).(SNO)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik