Berita

Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 2994 View

Dalam Setahun Kemenhub Terbitkan 305 Regulasi

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama kurun waktu Oktober 2014 – Oktober 2015 telah menelurkan 305 regulasi. Penerbitan regulasi tersebut merupakan bagian dari fokus dan program Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan dan juga pelayanan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 7759 View

Kemenhub Tegas Larang Roda Dua Sebagai Transportasi Umum

JAKARTA - Kementerian Perhubungan secara tegas melarang keberadaan perusahaan angkutan umum roda dua seperti Go Jek, Grab Taxi, Grabbike, Lady Jek, Blue Jek dan sebagainya, beroperasi sebagai angkutan umum. Pemerintah akan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi umum sesuai dengan Pasal 139 UU No. 22 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota, antar provinsi serta lintas batas negara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 3991 View

Tiga Fokus Kementerian Perhubungan Untuk Tingkatkan Peran Transportasi

JAKARTA - Menerjemahkan bagian dari Nawa Cita yang digelontorkan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan mempunyai tiga fokus utama dalam meningkatkan peran transportasi di tanah air. Sekretaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo mengemukakan, satu diantaranya adalah fokus peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi seluruh moda.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 2041 View

Menhub: Setahun Bangun 200 Kapal

JAKARTA - Menteri Perhubungan Ingnasius Jonan mengatakan keberhasilan yang terkait dengan poros maritim serta sudah berjalan cepat dalam satu tahun Kabinet Kerja adalah capaian dalam membangun 200 unit kapal.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 3425 View

Tol Laut Butuh Banyak Pemangku Kepentingan

JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pembangunan tol laut untuk keseluruhan pulau masih membutuhkan banyak stakeholder atau pemangku berkepentingan untuk merealisasikannya. "Pengertiannya tol laut itu untuk meningkatkan kapasitas transportasi laut, guna melayani semua pulau di Indonesia, dengan biaya logistik efisien, itu saja," kata Ignasius Jonan usai menghadiri diskusi satu tahun Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 18500 View

Dua Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan

JAKARTA - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional ditetapkan dua keadaan darurat keamanan penerbangan yaitu kondisi rawan (kondisi kuning) dan kondisi darurat (kondisi merah).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 3087 View

Jamin Keamanan Pelayaran, Kemenhub Resmikan Pengoperasian 3 Kapal KPLP

BATAM – Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mendukung peningkatan kapasitas Kesatuan Penjaga Laut Dan Pantai (KPLP) dengan meresmikan pengoperasian 3 (tiga) unit kapal patroli Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di Dermaga Utama Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Sabtu (17/10). Acara tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit, Direktur KPLP Ditjen Perhubungan Laut, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan para Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 5065 View

Tujuan dan Ruang Lingkup PM No. 140 Tahun 2015

JAKARTA - Menteri Perhubungan telah menerbitkanPeraturan Menteri No.140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional. Tujuan diterbitkannya PM No.140 Tahun 2015 adalah untuk mengidentifikasi tindakan melawan hukum yang terjadi, merencanakan tindakan yang akan diambil untuk menanggulangi tindakan melawan hukum,mencari penyelesaian terhadap kejadian tindakan melawan hukum dan memberikan langkah-langkah dan prosedur yang digunakan untuk pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik