JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyampaikan ikhtisar hasil audit triwulan II kepada BPK. Langkah Kemenhub merupakan bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam tahun anggaran 2015 - 2016 membangun 8 kapal perintis yang dioperasikan di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan konektivitas transportasi antar pulau di Indonesia.
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam tahun anggaran 2015 dan 2016 akan melakukan pengadaan sebanyak 50 kapal. Terdiri dari 25 kapal dengan bobot 2000 DWT, 20 kapal dengan bobot 1200 DWT dan 5 kapal dengan bobot 750 DWT.
JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan II (IHAT II) Tahun Anggaran 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana terdapat 82 Laporan Hasil Audit yang terdiri atas 538 temuan. Hasil tersebut mengalami penurunan dibandingkan Hasil audit pada triwulan I (IHAT I) Tahun 2015 yang telah disampaikan sebelumnya yaitu sebanyak 124 Laporan Hasil Audit yang terdiri dari 678 temuan.
JAKARTA – Tarif penggunaan sarana dan prasarana untuk Diklat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PP SDM) Perhubungan Laut untuk wilayah I (Barat) sesuai PP No.11 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kementerian Perhubungan untuk instansi pemerintah meliputi, jasa penggunaan ruang tidak menggunakan AC Rp 75.000,- / 8 jam / kelas, dan penambahan jam penggunaan kelas Rp 10.000,- /jam. Penggunaan ruang ber – AC Rp 125.000,- /8 jam / kelas dan penambahan jam penggunaan kelas Rp 16.000,-/jam. Sementara penggunaan untuk kelas multi media Rp 1.500.000,- /8 jam / kelas.Jasa penggunaan ruang asrama ber AC Rp 90.000,- / hari dan tidak ber AC Rp 50.000,- / hari.
JAKARTA - Batas kecepatan kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor dibedakan oleh kelas jalan.
JAKARTA – Tarif penggunaan sarana dan prasarana untuk Diklat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PP SDM) Perhubungan Laut untuk wilayah I (Barat) sesuai PP No.11 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kementerian Perhubungan untuk instansi pemerintah meliputi, jasa penggunaan ruang tidak menggunakan AC Rp 50.000,- / 8 jam / kelas, da penambahan jam penggunaan kelas Rp 7.000,- /jam. Penggunaan ruang ber – AC Rp 100.000,- /8 jam / kelas dan penambahan jam penggunaan kelas Rp 12.500,-/jam. Sementara untuk penggunaan kelas multi media Rp 900.000,- /8 jam / kelas.Jasa penggunaan ruang asrama ber AC Rp 50.000,- / hari dan tidak ber AC Rp 30.000,- / hari.
JAKARTA - Bupati Banteang Prof. Dr. Ir Nurdin Abdulah begitu antusias saat ditawarkan program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) oleh Kementerian Perhubungan. Seperti pepatah, pucuk dicinta ulam tiba.
JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama dengan dua kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), pada hari Kamis (6/7) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.
JAKARTA – Kementerian Perhubungan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani kesepakatan bersama mengenai Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), pada hari Kamis (6/7) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Penandatanganan kesepakatan implementasi tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Djoko Sasono, bersama dengan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, dan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tabanan Bali, I Wayan Miarsana.
