JAKARTA - Uji tipe kendaraan bermotor kini bisa dilakukan secara online. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meningkatkan permintaan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara cepat, efisien, terintegrasi dan transparan.
JAKARTA - Pemerintah menugaskan perusahaan pelayaran nasional PT PELNI (persero) sebagai badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO) angkutan barang di laut. Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Palayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 1 Oktober 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 103 Tahun 2015 tanggal tentang pembentukan Badan Pengelola Transportasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Perpres No 103 Tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada 18 September 2015.
JAKARTA – Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub tahun 2015 mendapatkan nilai 70,34% dengan kategori BB, atau meningkat dari nilai tahun sebelumnya yaitu 60,02% (kategori B). Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, J. A. Barata mengutip surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada Menhub Ignasius Jonan.
JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bobby R. Mamahit menginstruksikan peningkatan pengawasan terhadap setiap kapal-kapal berbendera asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat dan dokumen kapal khususnya dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA). Perintah tersebut termaktub dalam Instruksi Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/70/19/DJPL.15 tentang Pengawasan Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2015.
JAKARTA – Kegiatan Masa Dasar Pembentukan Karakter Taruna Transportasi (MADATUKAR) yang diwajibkan bagi para taruna baru (junior) yang akan memasuki lembaga pendidikan di lingkungan BPSDM seluruh Indonesia, merupakan metode yang efektif dalam upaya menghilangkan kekerasan antar taruna senior terhadap juniornya yang kerap menjadi permasalahan di sekolah-sekolah yang menerapkan sistem boarding school.
JAKARTA – Program Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan harus link and match dengan kebutuhan pasar tentang tenaga kerja transportasi.
JAKARTA - Kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan Wahyu Satrio Utomo mengatakan,pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pendidikan dan latihan (Diklat) sumber daya manusia (SDM) di bidang transportasi untuk membina kedisiplinan dan mental calon taruna.
JAKARTA - Untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) di bidang transportasi baik dari aspek kualitas maupun kuantitas harus ditunjang dengan sarana pendidikan dan latihan yang cukup memadai. Kebutuhan SDM di bidang transportasi, dalam tahun–tahun mendatang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian nasional.
JAKARTA – Masih dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2015 yang jatuh pada 17 September 2015, Kementerian Perhubungan melaksanakan sejumlah aksi kegiatan sosial yang salah satunya adalah kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (12/10).
