JAKARTA – Kementerian Perhubungan memanggil Lion Air pada Senin (23/2) untuk meminta penjelasan penyebab terjadinya peristiwa pembatalan beberapa penerbangan Lion Air pada tanggal 18-20 Februari 2015, yang membuat resah penumpangnya.
Guna lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menginstruksikan kepada seluruh pemilik kapal yang memiliki kapal motor dengan ukuran GT 35 atau lebih, wajib untuk mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi.
JAKARTA – Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait Laporan Final Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 di tiga lokasi rawan kecelakaan.
Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan dan Menteri Transportasi Republik Ceko, Dan Tok, menyaksikan penandatanganan Air Traffic Agreement antara Republik Indonesia dan Republik Ceko serta penandatanganan kerjasama antara PT Garuda Indonesia Tbk code share dengan Czech Airlines di Praha, Ceko.
JAKARTA - Dalam rangka pengembangan wilayah, meningkatkan aksesibilitas dan memberikan pelayanan angkutan kereta api dengan tarif terjangkau dan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah menyelenggarakan KA Keperintisan tahun 2015 di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jumat (20/2) melakukan pendatangan kontrak pengoperasian KA perintis di dua lintas.
JAKARTA - Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap maskapai Lion menyusul insiden penelantaran penumpang. Tim tersebut antara lain terdiri dari: Direktur Angkutan Udara M. Alwi, Direktur Keamanan Penerbangan Yurlis Hasibuan, dan Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Muzaffar Ismail.
JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah memberikan kontribusi positif dan berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan penumpang Lion Air yang gagal terbang, termasuk solusi dalam pemberian dana talangan.
Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) akan mengusulkan kepada pemerintah agar maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melakukan deposit. Dana tersebut sebagai jaminan apabila terjadi klaim oleh penumpang akibat delay maupun sebagai jaminan bila terjadi gagal bayar oleh maskapai ke penyelenggara bandar udara.
JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan nasional tentang sepeda motor. Padahal, jumlah kendaraan roda dua tersebut saat ini cukup banyak, untuk itu perlu pengaturan secara nasional. Demikian dijelaskan Direktur Kesalamatan Transporpasi Darat Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan I Gde Pasek Suardika di Jakarta, Jum at (20/2/2015).
JAKARTA – Kementerian Perhubungan bersama dengan Mabes TNI hari ini sepakat menandatangani MoU pengamanan prasarana dan sarana transportasi yan dianggap sebagai obyek vital nasional. Dalam MoU tersebut, ada setidaknya 7 (tujuh) poin dalam kesepakatan tersebut.
.jpg)
