JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan membentuk Help Desk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan pelabuhan utama lain di Indonesia. Helpdesk tersebut nantinya akan diisi oleh perwakilan seluruh instansi yang ada dan beroperasi di pelabuhan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan dalam rangka menurunkan dwelling time atau waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat barang dari saat tiba ke pelabuhan sampai keluar pelabuhan. Demikian hal yang mengemuka saat Menteri Perhubungan melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (7/5).

“(Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok-red) dalam rangka meninjau satu ruangan yang dipersiapkan untuk helpdesk dalam rangka upaya menurunkan dwelling time,” jelas Menhub Jonan.

Jonan mengungkapkan, pemerintah menargetkan dwelling time di pelabuhan selama 4-7 hari. Sedangkan saat ini dwelling time di pelabuhan berkisar antara 4-5 hari tergantung musimnya. Target itu bisa turun ke kisaran 4 hari sehingga bisa menekan biaya logistik nasional.

“Kita coba dari16 kementerian/lembaga yang terlibat ini, untuk konsentrasi kurangi dwelling time. Dan mencari cara untuk memperpendek proses dari masing-masing prosedur yang ditentukan, asal tidak menganggu ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setelah helpdesk selesai disiapkan, Presiden akan diundang untuk melihat sejauh mana upaya yang dilakukan untuk mengurangi dwelling time.

Lebih lanjut Jonan mengatakan, yang menjadi tantangan penurunan dwelling time terutama adalah di wilayah jalur merah (red line).

“Untuk penyelesaiannnya bisa dilakukan penambahan x-ray atau penambahan peralatan dan petugas tergantung dari bea cukai mau menggunakan metode yang mana. Di pelabuhan luar negeri saja bisa dwelling time-nya pendek” ungkapnya.

Seperti diketahui, biaya logistik nasional sekarang sekitar 24% dari PDB Indonesia. Jumlah itu yang tertinggi dibandingkan negara-negara Asean. Salah satunya penyebabnya adalah masih tingginya dwelling tima di pelabuhan.

Sementara Dirjen Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit mengatakan, bahwa pemerintah melalui Kemenhub berusaha keras untuk menekan dwelling time dan memangkas habis biaya-biaya siluman yang memberatkan dunia usaha. Salah satu yang akan dilakukan dengan membentuk crisis center/ helpdesk tersebut. Jika ada masalah bisa langkah alternatif untuk menyelesaikannya. (BUN)