Berita

Baca Selengkapnya
25 Feb 2015 17385 View

Wajib Asuransi Kapal Diatas 35 GT Untuk Lindungi Pemilik Kapal

JAKARTA - Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, mulai 1 Maret mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewajibkan seluruh pemilik kapal berukuran diatas 35 Gross Tonnage (TG) diasuransikan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Feb 2015 4128 View

Empat Tindakan Yang Dilakukan Kemenhub Kepada Lion Air

JAKARTA – Kementerian Perhubungan memanggil Lion Air pada Senin (23/2) untuk meminta penjelasan penyebab terjadinya peristiwa pembatalan beberapa penerbangan Lion Air pada tanggal 18-20 Februari 2015, yang membuat resah penumpangnya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Feb 2015 23134 View

Mulai 1 Maret 2015, Semua Kapal Motor Lebih Dari GT 35 Wajib Diasuransikan

Guna lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menginstruksikan kepada seluruh pemilik kapal yang memiliki kapal motor dengan ukuran GT 35 atau lebih, wajib untuk mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Feb 2015 4094 View

Perlengkapan Jalan Dipasang di 3 Lokasi Rawan Kecelakaan

JAKARTA – Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait Laporan Final Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 di tiga lokasi rawan kecelakaan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Feb 2015 1995 View

Indonesia-Ceko Tandatangani Air Traffic Agreement

Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan dan Menteri Transportasi Republik Ceko, Dan Tok, menyaksikan penandatanganan Air Traffic Agreement antara Republik Indonesia dan Republik Ceko serta penandatanganan kerjasama antara PT Garuda Indonesia Tbk code share dengan Czech Airlines di Praha, Ceko.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Feb 2015 517 View

2015, Ditjen Perkeretaapian Buka Dua Lintas KA Perintis Lintas Mojokerto–Sidoarjo dan Purwosari-Wonogiri

JAKARTA - Dalam rangka pengembangan wilayah, meningkatkan aksesibilitas dan memberikan pelayanan angkutan kereta api dengan tarif terjangkau dan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah menyelenggarakan KA Keperintisan tahun 2015 di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jumat (20/2) melakukan pendatangan kontrak pengoperasian KA perintis di dua lintas.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Feb 2015 4900 View

Kemenhub Bentuk Tim Audit Lion Air

JAKARTA - Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap maskapai Lion menyusul insiden penelantaran penumpang. Tim tersebut antara lain terdiri dari: Direktur Angkutan Udara M. Alwi, Direktur Keamanan Penerbangan Yurlis Hasibuan, dan Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Muzaffar Ismail.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Feb 2015 7749 View

Maskapai Harus Deposito Biaya Delay

Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) akan mengusulkan kepada pemerintah agar maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melakukan deposit. Dana tersebut sebagai jaminan apabila terjadi klaim oleh penumpang akibat delay maupun sebagai jaminan bila terjadi gagal bayar oleh maskapai ke penyelenggara bandar udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Feb 2015 4176 View

Perlu Diatur Kebijakan Nasional tentang Sepeda Motor

JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan nasional tentang sepeda motor. Padahal, jumlah kendaraan roda dua tersebut saat ini cukup banyak, untuk itu perlu pengaturan secara nasional. Demikian dijelaskan Direktur Kesalamatan Transporpasi Darat Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan I Gde Pasek Suardika di Jakarta, Jum at (20/2/2015).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik