Berita

Baca Selengkapnya
24 Feb 2015 3524 View

Perlengkapan Jalan Dipasang di 3 Lokasi Rawan Kecelakaan

JAKARTA – Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait Laporan Final Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 di tiga lokasi rawan kecelakaan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Feb 2015 1749 View

Indonesia-Ceko Tandatangani Air Traffic Agreement

Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan dan Menteri Transportasi Republik Ceko, Dan Tok, menyaksikan penandatanganan Air Traffic Agreement antara Republik Indonesia dan Republik Ceko serta penandatanganan kerjasama antara PT Garuda Indonesia Tbk code share dengan Czech Airlines di Praha, Ceko.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Feb 2015 292 View

2015, Ditjen Perkeretaapian Buka Dua Lintas KA Perintis Lintas Mojokerto–Sidoarjo dan Purwosari-Wonogiri

JAKARTA - Dalam rangka pengembangan wilayah, meningkatkan aksesibilitas dan memberikan pelayanan angkutan kereta api dengan tarif terjangkau dan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah menyelenggarakan KA Keperintisan tahun 2015 di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jumat (20/2) melakukan pendatangan kontrak pengoperasian KA perintis di dua lintas.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Feb 2015 4512 View

Kemenhub Bentuk Tim Audit Lion Air

JAKARTA - Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap maskapai Lion menyusul insiden penelantaran penumpang. Tim tersebut antara lain terdiri dari: Direktur Angkutan Udara M. Alwi, Direktur Keamanan Penerbangan Yurlis Hasibuan, dan Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Muzaffar Ismail.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Feb 2015 5051 View

Maskapai Harus Deposito Biaya Delay

Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) akan mengusulkan kepada pemerintah agar maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melakukan deposit. Dana tersebut sebagai jaminan apabila terjadi klaim oleh penumpang akibat delay maupun sebagai jaminan bila terjadi gagal bayar oleh maskapai ke penyelenggara bandar udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Feb 2015 3596 View

Perlu Diatur Kebijakan Nasional tentang Sepeda Motor

JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan nasional tentang sepeda motor. Padahal, jumlah kendaraan roda dua tersebut saat ini cukup banyak, untuk itu perlu pengaturan secara nasional. Demikian dijelaskan Direktur Kesalamatan Transporpasi Darat Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan I Gde Pasek Suardika di Jakarta, Jum at (20/2/2015).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Feb 2015 6650 View

Tujuh Poin Penting Dalam Kerjasama Kemenhub - TNI

JAKARTA – Kementerian Perhubungan bersama dengan Mabes TNI hari ini sepakat menandatangani MoU pengamanan prasarana dan sarana transportasi yan dianggap sebagai obyek vital nasional. Dalam MoU tersebut, ada setidaknya 7 (tujuh) poin dalam kesepakatan tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Feb 2015 7229 View

Kemenhub Revitalisasi Jalur KA di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan melakukan revitalisasi jalur kereta api dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Untuk tahap pertama dana yang dialokasikan untuk proyek yang diharapkan selesai dalam waktu 2 tahun adalah sebesar Rp. 35 miliar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Feb 2015 16016 View

UPT Kemenhub Diubah Menjadi BLU

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertekad untuk memodernisasi Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah dengan mengubah beberapa Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan, menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik