Berita

Baca Selengkapnya
30 Oct 2015 11646 View

Dirjen Perhubungan Udara Pegang Komando Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Kondisi Kuning

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan selaku Ketua Pusat Komando dan Pengendalian Nasional (National Command and Control Center - NCCC) memegang komando penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan pada kondisi rawan (kuning) dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Oct 2015 2831 View

Tingkatkan Efektifitas Pelayanan Informasi Publik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Selenggarakan Forum PPID

JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Harry Kriswanto, SH., DESS., mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Darat, membuka Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2015, yang diselenggarakan di Hotel Eastparc, Yogyakarta. Pembukaan Forum PPID Ditjen Perhubungan Darat ini dihadiri pula oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ir. Sigit Haryanta, MT.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Oct 2015 3982 View

PNS Kemenhub Diminta Netral Dalam Pilkada Serentak, Pejabat Dilarang Cuti

JAKARTA - Untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 secara serentak di beberapa daerah, kepada PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu calon.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Oct 2015 2124 View

Tandatangani Maklumat Pelayanan, Angkasa Pura Diminta Berikan Pelayanan Sesuai Standar

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo meminta BUMN pengelola bandara yaitu Angkasa Pura I dan II untuk mengembalikan fungsi bandara yang dikelolanya ke masterplan awal pembangunan bandar udara khususnya fungsi ruang publik yang sebelumnya sempat dipergunakan untuk kepentingan komersil seperti concierge, restoran, atau ruang tunggu kelas premium atau lounge. Hal ini disampaikan Suprasetyo usai menyaksikan penandatanganan Maklumat Pelayanan oleh 26 Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta (29/10).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
29 Oct 2015 5016 View

26 Badan Usaha Bandar Udara Di Indonesia Berjanji Memberikan Pelayanan Terbaik

JAKARTA - Sebanyak 26 Badan Usaha Bandar Udara di Indonesia di bawah PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) melaksanakan penandatanganan maklumat pelayan di seluruh bandar udara di Indonesia, Kamis (29/10). Penandatangan maklumat pelayanan ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
29 Oct 2015 3166 View

26 GM Bandara Tandatangani Maklumat Pelayanan

JAKARTA - Sebanyak 26 Badan Usaha Bandar Udara di bawah PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 2528 View

Dalam Setahun Kemenhub Terbitkan 305 Regulasi

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama kurun waktu Oktober 2014 – Oktober 2015 telah menelurkan 305 regulasi. Penerbitan regulasi tersebut merupakan bagian dari fokus dan program Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan dan juga pelayanan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015 7051 View

Kemenhub Tegas Larang Roda Dua Sebagai Transportasi Umum

JAKARTA - Kementerian Perhubungan secara tegas melarang keberadaan perusahaan angkutan umum roda dua seperti Go Jek, Grab Taxi, Grabbike, Lady Jek, Blue Jek dan sebagainya, beroperasi sebagai angkutan umum. Pemerintah akan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi umum sesuai dengan Pasal 139 UU No. 22 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota, antar provinsi serta lintas batas negara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik