JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz berpesan kepada Kementerian Perhubungan agar mampu mengelola dana Rp 65 triliun dalam Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) 2016.
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan keamanan penerbangan nasional dari barang berbahaya (dangerous goods) Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.153 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Pesawat Udara.
JAKARTA - Dalam kondisi keadaan darurat (merah) keamanan penerbangan, komando penanggulangannya dipegang oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah menerima penyerahan tanggung jawab dari Dirjen Perhubungan Udara. Penyerahan tanggung jawab komando tersebut dapat dilakukan secara lisan atau langsung.
JAKARTA - Dalam rangka mendukung pelayanan publik untuk angkutan barang sekaligus guna mewujudkan program pemerintah mengenai tol laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan penandatanganan perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) pada Jumat (30/10).
JAKARTA - Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan terhadap pesawat-pesawat yang akan dioperasikan di wilayah Republik Indonesia. Pesawat yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kalinya di wilayah Republik Indonesia, maksimal berusia 10 tahun untuk pesawat udara kategori transportasi dan kategori normal atau komuter angkutan udara penumpang, dan 15 tahun untuk pesawat udara khusus kargo (freighter).
JAKARTA - Dirjen Perhubungan Darat, Djoko Sasono direncanakan akan bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia guna memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan ke- 40 Tingkat Pejabat Senior Transportasi ASEAN ( 40th ASEAN Senior Transport Officials Meeting -STOM). Pertemuan yang direncanakan akan dipimpin oleh Dato Dr. Ismail Haji Bakar, Sekretaris Jenderal Kementerian Pengangkutan Malaysia tersebut akan berlangsung di Putra World Trade Centre Kuala Lumpur dari tanggal 2 s/d. 4 November 2015 dan dihadiri oleh pejabat senior transportasi dari 10 negara anggota ASEAN.
JAKARTA - Keselamatan jalan raya merupakan hal yang menjadi salah satu perhatian utama di negara-negara Anggota ASEAN. Pertumbuhanjumlahkendaraan bermotor yang sangat cepat di wilayah ASEAN harus dibarengi dengan upaya-upaya pengurangan resiko kecelakaan jalan raya diantara para pengguna jalan khususnya yang rentan. Untuk itu, negara –negara anggota ASEAN sepakat untuk menyusun Strategi Keselamatan Jalan Raya Regional (ASEAN Regional Road Safety Strategy).
JAKARTA - Para Menteri Transportasi Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) direncanakan akan menandatangani Protokol untuk Mengimplementasikan Komitmen Paket ke-9 Jasa Angkutan Udara ASEAN (Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment on Air Transport Services). Penandatanganan Protokol tersebut dilakukan dalam kerangkaPersetujuanKerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services-AFAS) dan akan dilaksanakan pada Pertemuan ke-21 Tingkat Menteri Transportasi ASEAN (21st ATM) yang akan diselenggarakan pada tanggal 5-6 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.
BOGOR - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui Program Nawa Cita berupaya membangkitkan ekonomi nasional di tengah perekonomian global yang tidak kondusif. Salah satu poin dari Program Nawa Cita tersebut adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan selaku Ketua Pusat Komando dan Pengendalian Nasional (National Command and Control Center - NCCC) memegang komando penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan pada kondisi rawan (kuning) dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional.
