JAKARTA - Buku–buku dan dokumen penerbangan telah ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
JAKARTA - Maskapai yang yang pesawatnya mengalami keterlambatan penerbangan wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatannya. Pemberian kompensasi harus dilakukan secara aktif oleh petugas setingkat General Manager,Station Manager, atau pihak yang ditunjuk yang bertindak atas nama maskapai niaga berjadwal.
JAKARTA - Untuk meningkatkan kemampuan layanan navigasi penerbangan di Bandara SoekarnoHatta, Tangerang, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau lebih dikenal sebagai Airnav Indonesia dan PT Angkasa Pura (AP) II melakukan kerjasama dengan National Air Traffic Services (NATS) Inggris.
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penumpang angkutan udara pada bulan April sebanyak 5,4 juta orang atau naik 5,98 persen dibandingkan bulan Maret sebanyak 5,1 juta orang. Kepala BPS Suryamin mengatakan, peningkatan jumlah penumpang angkutan udara terjadi di Bandara Juanda sebesar 16,32 persen dari 501,7 ribu orang menjadi 583,6 ribu orang. Bandara Ngurah Rai naik 5,6 persen dari 315,8 ribu orang menjadi 333,8 ribu orang, Kualanamu naik 3,07 persen dari 241 ribu orang menjadi 248,4 ribu orang dan Bandara Soekarno Hatta naik 0,13 persen dari 1,490 juta orang menjadi 1,492 juta orang.
JAKARTA - Badan Usaha Angkutan Udara atau perusahaan penerbangan (maskapai) wajib menyediakan petugas setingkat General Manager (GM), Station Manager (SM), staf lainnya, atau pihak yang ditunjuk dan diberikan kewenangan penuh dalam mengambil keputusan di lapangan dalam menangani penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan.
JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah menerima secara resmi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2014. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kemenhub memperoleh opiniWajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP).
JAKARTA - Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan bagi Badan Usaha Angkutan Niaga Berjadwal Nasional terdiri atas keterlambatan penerbangan (flight delayed), tidak terangkutnya penumpang karena kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger), dan pembatalan penerbangan (cancelation of flight).
JAKARTA - Pemerintah dalam pelaksanaan angkutan lebaran telah menyiapkan sarana transportasi yang mencukupi untuk melayani masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Angkutan Lebaran 2015 baik angkutan darat, laut, udara maupun kereta api (KA).
JAKARTA - Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia yang melanggar PM No.89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan dikenakan sanksi. Sanksi diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang dilakukan maskapai.
JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sampai dengan tanggal 26 Mei 2015, telah menyelesaikan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) hasil pekerjaan di lingkungan Kemenhub sebanyak 15.237 paket pekerjaan dari total 15.384 paket pekerjaan atau mencapai 99 persen. Sedangkan, sisanya sebanyak 147 paket pekerjaan belum ada berita acara serah terima operasinya.
