JAKARTA - Selain meluncurkan perizinan melalui online, Kementerian Perhubungan juga menjalankan ketentuan pasal 7 dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
JAKARTA - Operator penerbangan harus melayani penumpang udara sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas layanan.
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan memerintahkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menolak para peneliti asing yang tidak punya pengalaman riil di lapangan.
JAKARTA - Seluruh maskapai harus menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada Kementerian Perhubungan paling lambat akhir April 2015. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2015, tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh badan Usaha Angkutan Udara Niaga.
JAKARTA - Menteri Perhubungan memberikan waktu selama 6 bulan bagi perusahaan angkutan penyeberangan maupun perusahaan penyedia jasa pelabuhan penyeberangan di lintasan utamapenyeberangan, dan 12 bulan di lintasan perintis, untuk memenuhi standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan.
JAKARTA - Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penurunan biaya logistik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai salah satu caranya ialah dengan mengembangkan moda transportasi Kereta Api (KA).
JAKARTA - Dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) No. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Linta dan Angkutan Jalan. PM yang ditanda tangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tanggal 3 Februari 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225 oleh Menkumham Yasonna H Laoly tersebut berisi 5 (lima) pasal beserta sanksi - sanksinya.
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan masalah pertanahan menjadi salah satu kendala pembangunan infrastruktur transportasi.
Makassar - Masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) sangat berharap agar moda angkutan kereta api (KA) segera bisa terwujud untuk mengatasi kesemrawutan transportasi yang terjadi terutama di Kota Makassar.
JAKARTA, Penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) tetap memeroleh subsidi melalui public service obligation (PSO) bersamaan dengan rencana pengubahan penghitungan tarif pada 1 April 2015, dari sebelumnya menggunakan per stasiun diubah menjadi per jarak tempuh.
