Berita

Baca Selengkapnya
02 Apr 2015 4383 View

Operator Perkeretaapian Harus Sediakan Fasilitas Bagi Penumpang Difable

JAKARTA - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Orang dengan Kereta Api, ditetapkan enam aspek pelayanan yang harus dipenuhi yaitu, keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan. Ke enam aspek pelayanan tersebut harus disediakan baik oleh operator sarana perkeretaapian maupun operator prasarana perkeretaapian.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Apr 2015 10971 View

Pengoperasian Kereta Api Harus Penuhi Standar Pelayanan Minimum

JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) No. 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. PM yang ditanda tangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tanggal 20 Februari 2015 tersebut menegaskan bahwa pengoperasian kereta api harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
01 Apr 2015 2463 View

Terbitkan Surat Edaran, Menhub : Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi Tidak Berubah

JAKARTA – Usai pemerintah mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 28 Maret 2015 lalu, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 13 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa tarif angkutan umum kelas ekonomi tidak mengalami perubahan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
01 Apr 2015 2017 View

2015, Kemenhub Buka 65 Rute Penerbangan Perintis

JAKARTA – Pada tahun 2015 ini, Kementerian Perhubungan membuka 65 rute penerbangan perintis baru. Sehingga total rute penerbangan perintis yang ada menjadi sebanyak 217 rute. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat wawancara dengan awak media di kantor Kemenhub, Selasa (31/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Mar 2015 4866 View

PM 14 Tahun 2015 Tentang Pelaporan dan Prosedur Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Diberlakukan

JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah memberlakukan Peraturan Menteri (PM) No 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) tentang Pemberitahuan Pelaporan kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Mar 2015 7960 View

KP 93 Tahun 2015, POI, PMI, dan PTI Ditunjuk Dirjen Perhubungan Udara

JAKARTA - Melalui Keputusan Menteri (KP) Nomor 93 Tahun 2015, maka para Principal Operation Inspector (POI), Principal Maintenance Inspector (PMI), dan Principal Training Inspector (PTI), ditunjuk oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan atas usulan dari Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) dan ditetapkan dalam keputusan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Mar 2015 5362 View

Persyaratan Dokter Penerbangan Sesuai PM 8 Tahun 2015

JAKARTA - Peraturan Menteri (PM) Nomor 8 Tahun 2015, tentang Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 67 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan, disebutkan juga pada poin 67.7 dalam peraturan tersebut terkait persyaratan, tugas, fungsi, dan kewajiban dokter penerbangan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Mar 2015 1574 View

Sosialisasi Peraturan

JAKARTA – Dengan semakin berkembangnya teknologi dan dalam rangka menyesuaikan persyaratan standar kesehatan penerbangan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 8 Tahun 2015 terkait peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 67 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan. Peraturan baru ini menggantikan PM sebelumnya yakni PM Nomor 75 Tahun 2000.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik