Berita Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

30 Mar 2007 2994 View

DEPHUB JALIN KERJASAMA DENGAN BPKP UNTUK TINGKATKAN GOOD GOVERNANCE

(Jakarta, puskompublik, 30/03/07) Departemen Perhubungan sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk meningkatan tata kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Departemen Perhubungan. Terjalinnya kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dan Ketua BPKP Didi Widayadi pada hari Jumâ€™at 30 Maret 2007 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Nanggala Lantai VII Departemen Perhubungan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

28 Mar 2007 3214 View

ARMADA NASIONAL NAIK 18,14%

JAKARTA-(Puskom 28/3). Menteri Perhubungan (Menhub) mengungkapkan telah terjadi peningkatan kapasitas armada nasional dari semula 6.041 unit menjadi 7.137 unit pada kurun waktu 2 tahun sejak diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Dengan demikian dalam kurun waktu tersebut telah terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 1096 unit kapal atau 18,14%.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

27 Mar 2007 2508 View

DPR RI SETUJUI RUU PERKERETAAPIAN MENJADI UNDANG-UNDANG

JAKARTA-(Puskom 27/03). Dunia perkeretaapian Indonesia memasuki babak baru dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkeretaapian menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam sidang paripurnanya hari ini (27/03). Persetujuan tersebut disampaikan seluruh fraksi di DPR RI pada Rapat Paripurna yang dihadiri Menteri Perhubungan dan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil dari pemerintah.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

27 Mar 2007 7451 View

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PERIKSA KAPAL DI 7 LINTASAN UTAMA PENYEBERANGAN

JAKARTA (Puskom-27/03). Departemen Perhubungan (Dephub) mulai hari ini (27/03) akan meningkatkan pengawasan kapal roro (roll on/roll off) penumpang yang umurnya di atas 25 tahun. Sebagai tahap awal pemeriksaan akan dilakukan di 7 lintasan utama penyeberangan yaitu, Pelabuhan Merak - Bakauheni (11 kapal), Ujung - Kamal (10 kapal), Kayangan - Pototano (3 kapal), Padang Bai - Lembar (3 kapal), Ketapang -Gilimanuk (9 kapal), Palembang - Muntok (3 kapal), dan Pelabuhan Bajo-E - Kolaka sebanyak 7 kapal.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

26 Mar 2007 2740 View

MENHUB: JANGAN KHAWATIR NAIK PESAWAT

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa mengimbau masyarakat agar tidak khawatir melakukan perjalanan udara menyusul pengumuman pemeringkatan operator sarana transportasi udara di Tanah Air. "Sistem peringkatan diberlakukan dalam rangka memperbaiki keamanan transportasi udara. Maskapai penerbangan yang tidak aman akan ditutup," kata Menhub usai menghadiri peringatan Hari Meteorologi Dunia ke-57 di Istana Negara, Jakarta, Jum'at (23/3).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

26 Mar 2007 6365 View

PERINGKAT AIRLINES SEBAGAI EVALUASI * **

Departemen Perhubungan (Dephub) melakukan langkah berani dengan mengumumkan peringkat maskapai penerbangan (airlines) di Indonesia. Dikatakan langkah berani karena selama ini Dephub terkesan tidak bisa berbuat banyak terkait berbagai musibah yang dialami maskapai penerbangan Indonesia.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

16 Mar 2007 4430 View

REKOMENDASI TIMNAS EKKT

Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Chappy Hakim dalam paparannya hasil evaluasi Sementara EKKT di Gedung Departemen Perhubungan tanggal 15 Maret 2007 telah mengeluarkan 9 Rekomendasi kepada Prseiden Susilo Bambang Yudoyono.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

16 Mar 2007 3898 View

RUU PERKERETAAPIAN SELESAI DIBAHAS

(16/3/07) Upaya penataan regulasi transportasi khususnya perkeretapian telah mencapai babak baru dengan telah diselesaikannya pembahasan tingkat I RUU Perkeretaapian oleh  Komisi V DPR RI pada Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan Kamis 15 Maret 2007 sekitar pukul 21.30 WIB. Selanjutnya RUU Perkeretaapian tersebut akan diajukan ke Sidang Paripurna DPR RI (pembahasan tingkat II) dan diharapkan dapat disahkan sebagai UU. Perjalanan pembahasan RUU Perkeretapian telah dimulai sejak Komisi V DPR RI menetapkan Panitia Kerja (PANJA) pada tanggal 28 September 2006 untuk menanggapi draft RUU Perkeretaapian yang diajukan Pemerintah. PANJA yang dipimpin oleh Drs. H Muqowam dari FPP tersebut telah membahas secara mendalam RUU Perkeretaapian diantaranya dengan melibatkan masukan berbagai institusi yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan perkeretaapian.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

15 Mar 2007 4895 View

KESELAMATAN HARUS MENJADI KEBUTUHAN BUKAN KETERPAKSAAN

(13/4/07)Pengutamaan faktor keselamatan harus diupayakan menjadi suatu kebutuhan bagi segenap stakeholder penyelenggara jasa transportasi dan bukan lagi dianggap sebagai suatu keterpaksaan. Untuk itu sudah tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya lagi memberikan toleransi terhadap pelanggaran aturan-aturan dan tidak ada kata kompromi sekecil apapun terhadap faktor keselamatan. Penegasan ini diutarakan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa pada kesempatan pelantikan pejabat eselon satu di lingkungan Departemen Perhubungan Selasa 13 Maret 2007 pukul 16.00 WIB di Kantor Departemen Perhubungan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

14 Mar 2007 4903 View

DITJEN HUBLA BEBASTUGASKAN KAKANPEL BAJOE

(Jakarta,12/04/07) Menyusul terjadinya kebakaran pada Kapal Layar Motor (KLM) Emas Berlian di pelabuhan Bajoe Kolaka, Kamis 8 Maret 2007 lalu, Ditjen Hubla membebaskan Kakanpel Bajoe, Achmad Chaidir dari tugasnya sejak tanggal 12 Maret 2007 untuk dimintai klarifikasi sehubungan peristiwa tersebut. Tim Ditjen Hubla yang terdiri dari unsur  Direktorat KPLP, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Bagian Hukum, Navigasi dll  akan meminta keterangan Achmad Chaidir menyangkut sejauhmana telah melaksakan tugas pokok dan fungsinya menyangkut penegakan aspek keselamatan pelayaran, dalam kasus terbakarnya KLM Emas Berlian tersebut.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik