Berita

Baca Selengkapnya
03 Mar 2014 3265 View

KEMENHUB DAN PT KAI TANDA TANGANI MOU KONTRAK PSO PERKERETAAPIAN 2014

(Jakarta, 3/3/2014) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menandatangani Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public service Obligation/PSO) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan di Ruang Majapahit Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin (3/3). Jumlah PSO yang dianggarkan pada tahun ini sebesar Rp. 1,224 Triliun atau meningkat Rp 520 miliar dari tahun 2013.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Mar 2014 2723 View

PSO PENUMPANG KRL JABODETABEK SEBESAR 641 MILIAR RUPIAH

(Jakarta, 3/3/2014) Penumpang kereta rel listrik (KRL) tahun 2014 memperoleh dana public service obligation (PSO) atau subsidi terbesar dari total PSO sebesar Rp. 1.224.306.800.000 yang diberikan Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan, yaitu sebesar Rp. 641.457.109.763 yang dialokasikan untuk 300.282.696 penumpang dalam satu tahun atau meningkat lebih dari 50 persen dari tahun 2013.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Mar 2014 74846 View

ATURAN BARU TENTANG PENGEDOKAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA DITETAPKAN

(Jakarta, 3/3/2014) Direktorat Jenderal perhubungan Laut menetapkan aturan baru tentang pengedokan kapal berbendera Indonesia. Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/I/4/DJPL-14 tentang Pengedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit pada 30 Januari 2014. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Mar 2014 33844 View

DITJEN HUBLA KELUARKAN ATURAN SERTIFIKASI SHIP SECURITY OFFICER

(Jakarta, 3/3/2014) Dalam rangka mengimplementasikan hasil dari konvensi internasional Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers (STCW) 1978 Amandemen 2010 (Amandemen Manila) yang terkait dengan keterampilan pelaut di kapal, pada 17 Februari 2014, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran Nomor UM.003/14/13/DJPL-14 tentang Penerapan Regulasi VI/5 Konvensi STCW 1978 dan Perubahannya mengenai Sertifikasi Perwira Kapal/Ship Security Officer (SSO). 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Feb 2014 3159 View

MoU Pembangunan Bandara di Moa Lakor Ditandatangani

(Jakarta, 28/2/2014) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan kesepakatan bersama dalam rangka pembangunan dan pengembangan bandara baru di Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, Jumat (28/2) di kantor Kemenhub, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara, Herry Bakti dan Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Barnabas Orno.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Feb 2014 8313 View

MENHUB LANTIK DIRJEN PERKERETAAPIAN

(27/2/2014) Bertempat di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan pada Kamis (27/2) melantik Hermanto Dwiatmoko sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian. Sebelum dilantik menjadi Dirjen Perkeretaapian, Hermanto adalah Direktur Keselamatan Perkeretaapian. Jabatan Dirjen Perkeretaapian sempat kosong selama lebih kurang 7 bulan, karena pejabat yang sebelumnya, Tundjung Inderawan telah memasuki masa pensiun. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
27 Feb 2014 2288 View

Tanpa Surcharge, Maskapai Harus Tetap Tingkatkan Pelayanan

(Jakarta, 27/2/2014) Menteri Perhubungan  telah  memberlakuan biaya tambahan (surcharge) penumpang angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi melalui PM No. 2 Tahun 2014 yang  mulai berlaku pada 26 Februari 2014. Dengan berlakunya surcharge, maskapai diminta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada penumpang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik