Berita

Baca Selengkapnya
27 Mar 2014 2392 View

PENGERJAAN JALUR GANDA KA SEMARANG – BOJONEGORO TUNTAS

(Bojonegoro, 27/3/2014) Jalur rel ganda Semarang-Bojonegoro sepanjang 208 km resmi bisa dioperasikan. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, ini menunjukkan kalau anak-anak bangsa bisa melebihi Belanda yang membuat jalur rel kereta pada zaman dulu. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
26 Mar 2014 4787 View

JALUR KA MENUJU PELABUHAN TANJUNG EMAS DIAKTIFKAN KEMBALI

(Jakarta, 26/3/2014) Jalur Kereta Api menuju Pelabuhan Tanjung Emas, akan diaktifkan kembali. Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, PT. Pelabuhan Indonesia III dan PT. Kereta Api Indonesia, melakukan penandatanganan Kesepaktan Bersama Reaktivasi Jalur Kereta Api menuju Pelabuhan Tanjung Emas pada jumat (21/3) bertempat di kantor PT. Pelindo III (Persero) cabang Semarang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
26 Mar 2014 2122 View

NUSANTARA PENDULUM DIYAKINI TURUNKAN HARGA LOGISTIK

(Jakarta, 25/3/2014) Pembangunan sektor transportasi laut khususnya angkutan logistik masih terkendala infrastruktur di pelabuhan, sehingga menyebabkan biaya tinggi. ‘’Upaya untuk perbaikan dan pengembangan pelabuhan akan terus dilakukan, selain untuk membuka isolasi daerah juga menjaga agar harga logisitk tidak terjadi ketimpangan,’’ kata Dirjen Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit dalam acara Presbackground bertemakan Angkutan Logistik Pada Transportasi Laut di Hotel Milenium Jakarta, Selasa (25/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
26 Mar 2014 3404 View

REVISI SPM PERKERETAAPIAN, OPERATOR AKAN DIKENAKAN SANKSI JIKA ADA KETERLAMBATAN

(Yogyakarta,24/3/2014) Kementerian Perhubungan sebagai regulator transportasi nasional akan memberikan sanksi berupa denda kepada operator kereta api (KA) yang terlambat atau batal berangkat. Aturan tersebut akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 9. Tahun 2011 tentang  Standar Pelayanan Minimum (SPM) moda transportasi kereta api. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Mar 2014 2426 View

PEMERINTAH UPAYAKAN TAMBAH KERETA RUTE YOGYA-SOLO

(Yogyakarta, 24/3/2014) Untuk menjawab kebutuhan masyarakat pengguna jasa kereta api untuk rute Yogyakarta-Solo dan sebaliknya, dua set kereta api (KA) ditambahkan sehingga diharapkan tidak akan ada lagi masalah kurangnya kereta dan menambah kapasitas angkut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Mar 2014 2913 View

KOMUNITAS PENGGUNA PRAMEKS TERBANTU PSO

(Yogyakarta,24/3/2014) Rini  Khoiriah salah seorang Pengurus  KPKa menyatakan, masyarakat pengguna kereta Yogyakarta - Solo sangat terbantu dengan adanya PSO (public service obligation) DI perkeretaapian. Menurutnya biaya biaya yang dikeluarkan untuk biaya transportasi naik kereta bisa jauh lebih murah.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Mar 2014 6091 View

RENSTRA TRANSPORTASI 2015-2019 WUJUDKAN INTEGRASI MULTIMODA

(Jakarta,24/3/2013) Kementerian Perhubungan saat ini sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Transportasi Nasional Tahun 2015 - 2019. Salah satu poin yang diharapkan dalam  cetak biru (blue print)   Renstra Transportasi 2015 - 2019  adalah terwujudnya transportasi multimoda nasional.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Mar 2014 4853 View

DIPERLUKAN PENELITIAN BERSIFAT KEBIJAKAN DAN TEKNIS DI BIDANG PERKERETAAPIAN

(Jakarta, 21/3/2014) Kebutuhan penelitian bersifat kebijakan dan teknis diperlukan untuk menjawab isu –isu strategis bidang perkeretaapian. Hal ini guna memenuhi visi perkeretaapian yang berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko dalam Rountable Discussion bertema  “Isu Strategis Bidang Perkeretaapian Sebagai Bahan Perumusan Renstra Puslitbang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian” di Jakarta, Selasa (18/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik