Berita

Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 3934 View

SWASTA DIBERIKAN RUANG LEBIH PADA UU PENERBANGAN BARU

(Jakarta, 20/01/09) Selain masalah keselamatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan juga memberikan ruang gerak bagi swasta untuk lebih berperan. Ruang gerak yang dimaksudkan tersebut, antara lain dibukanya peluang swasta untuk berperan lebih besar pada pengelolaan bandara. ”Sifatnya pengelolaan manajemen bisnis dan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan. Wilayah bisnis di darat, swasta silakan masuk,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno, dalam wawancara terpisah seusai acara sosialisasi tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 6795 View

UU PENERBANGAN YANG BARU DOMINAN MENGATUR KESELAMATAN

(Jakarta, 20/01/09) Pokok-pokok terkait masalah keselamatan yang tengah menjadi sorotan utama dunia internasional, terbilang yang paling banyak dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Fokus masalah keselamatan tidak hanya ditujukan kepada operator penerbangan, tetapi juga terhadap pengguna jasa.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 4364 View

UNDANG UNDANG PENERBANGAN MULAI DISOSIALISASIKAN

(Jakarta, 20/1/09) Rancangan Undang-Undang Transportasi Udara yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sebuah undang-undang melalui sidang paripurna pada Rabu, 18 Desember 2008, akhirnya resmi diundangkan dengan nama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. UU baru ini telah mulai disosialisasikan kepada segenap pemangku kepentingan penerbangan di Ruang Mataram Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Jakarta Pusat, Senin (19/1) malam. ”Pengesahan ini menjadi landasan bagi perbaikan penerbangan nasional,” kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, dalam acara sosialisasi tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 3924 View

DEPHUB TIDAK BERNIAT KELOLA PENGURUSAN SIM

(Jakarta, 22/1/09) Departemen Perhubungan sama sekali tidak memiliki niat untuk mengambil alih pengelolaan SIM, BPKB dan STNK dari Polri melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai revisi UU No 14/1992 yang telah diajukan kepada DPR. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan dalam jumpa pers yang digelar di ruang wartawan, Gedung Dephub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Jan 2009 8176 View

KAPAL PELNI KEMBALI SINGGAHI NIAS

(Gunung Sitoli, 20/01/09) Memenuhi permintaan masyakat Nias, PT Pelni memutuskan untuk kembali menyinggahi pulau yang berada di pesisir barat Sumatera Utara itu dengan salah satu armadanya, KM Lawit.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Jan 2009 3235 View

KEENGGANAN MENURUNKAN TARIF RUGIKAN ORGANDA SENDIRI

(Jakarta,  16/01/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mempertanyakan sikap Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) yang masih belum juga menurunkan tarif angkutan umum. Padahal, hingga saat ini pemerintah sudah menurunkan hingga beberapa kali harga jual BBM bersubsidi. Menurut Menhub, sikap Organda yang cenderung mempertahankan  tarif hanya akan membuat jumlah penumpang justru akan berkurang. Kondisi tersebut tentunya akan berisiko terhadap para pengelola angkutan itu sendiri.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Jan 2009 4795 View

ADPEL DIMINTA TEGAS DAN TAK BERKOMPROMI

(Jakarta, 16/01/09) Menyusul tragedi tenggelamnya KM Teratai Prima, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan mengeluarkan maklumat tegas kepada seluruh Administrator Pelabuhan (Adpel) dan Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) di Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
16 Jan 2009 3702 View

IJIN TRAYEK AKAN DIEVALUASI BAGI YANG MENOLAK PENURUNAN TARIF

(Jakarta, 15/1/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, menyusul ditetapkannya harga jual baru BBM jenis premium dan solar mulai Kamis (15/1), Dephub langsung mengeluarkan surat penetapan perihal penurunan tarif dasar ekonomi angkutan darat. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009, tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
16 Jan 2009 6279 View

Dephub Prioritaskan 3 RPP tentang Pelayaran

(Jakarta, 15/01/08) Menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008, Pemerintah telah memprioritaskan untuk menyusun 3 RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah). Tiga RPP tersebut masing-masing adalah RPP tentang Angkutan di Perairan, RPP tentang Kepelabuhanan dan RPP tentang Kenavigasian.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
16 Jan 2009 4195 View

CUACA MENJADI KENDALA UTAMA PENCARIAN KORBAN KM TERATAI

(Jakarta, 15/01/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengungkapkan, cuaca di lokasi tragedi tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene, Sulawesi Barat, kerap berubah dengan cepat. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim pencari korban dan bangkai kapal.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik