Berita Umum

APARATUR NEGARA HARUS SIAP HADAPI PERUBAHAN

(Jakarta, 13/06/2008): Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal meminta kepada jajaran aparatur negara, khususnya di Departemen Perhubungan agar siap menghadapi segala perubahan. Demikian dinyatakan Menhub dalam sambutannya pada acara penutupan Diklat Teknis Transportasi Tingkat II di Ruang Nanggala, Lantai VII, Gedung Cipta Departemen Perhubungan Kamis (12/06).

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik

DEPHUB GAGAS MOU LLAJ DENGAN POLRI

(Jakarta, 11/06/08) Departemen Perhubungan akan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Kepolisian RI dalam waktu dekat. MoU tersebut untuk menciptakan sistem transportasi angkutan jalan raya ideal yang berperikemanusiaan dan berkeadilan serta dapat mengeliminasi ego sektoral kedua belah pihak. Saat ini, rancangan MoU tersebut masih dalam proses pengodokan di internal Dephub.

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik

KRL AC EKONOMI MALAM MULAI BEROPERASI

(Jakarta, 10/06/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meresmikan pengoperasian Kereta Rel Litrik (KRL) AC Ekonomi Malam di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin 9 Juni 2008 pukul 20.50 WIB. Dalam kesempatan itu hadir juga Dirjen Perkeretaapian, Wendy Aritenang, Direktur PT KA Ronny Wahyudi, dan Wagub DKI Jakarta Prijanto.

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik

RAMP CHECK TERPADU SERENTAK DILAKUKAN

(Cengkareng, 6/06/08) Pemeriksaan keselamatan penerbangan (ramp check) terpadu di lima bandara di Indonesia secara serentak dilakukan pada Jumat (6/6). Lima bandara tersebut adalah Bandara Soekarno Hatta Cengkareng; Bandara Juanda Surabaya; Bandara Hasanuddin, Makassar; Bandara Polonia, Medan dan Bandara Ngurah Rai, Bali. Pemeriksaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, dipimpin langsung Direktur Jendral Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno.

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik

MASKAPAI KATEGORI I BERKESEMPATAN TERBANG KE ARAB SAUDI

(Jakarta, 4/06/08) Kebijakan pengkategorisasian maskapai nasional yang dilakukan Ditjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan telah diakui dunia internasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub Budhi Mulyawan Suyitno mengungkapkan otoritas penerbangan Arab Saudi membuka kesempatan bagi maskapai nasional untuk terbang ke negara tersebut. Tetapi dengan syarat, hanya maskapai berkategori I yang mendapatkan kesempatan tersebut.

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik

PENERBANGAN NASIONAL TIDAK AKAN TERPURUK AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR

(Jakarta, 4/06/08) Naiknya harga bahan bakar pesawat, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia, diyakini tidak akan membuat industri penerbangan nasional terpuruk. Demikain ditegaskan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi Muliawan Suyitno kepada wartawan, di sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/6).

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik

BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN - DITJEN HUBLA ANTISIPASI KESENJANGAN SDM KEPELABUHANAN

(Jakarta, 3 Juni 2008) Mengantisipasi terjadinya kesenjangan sumber daya manusia penyelenggaraan pelabuhan, terkait pelaksanaan UU Pelayaran baru, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Departemen Perhubungan akan berkolaborasi dengan Direktorat Jendaral Perhubungan Laut Dephub untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola pelabuhan (otoritas pelabuhan) melalui program pendidikan dan pelatihan.

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik

EASA DAN LBA DUKUNG PROSES PENCABUTAN LARANGAN TERBANG MASKAPAI INDONESIA

(Jakarta, 2 Juni 2008) European Aviation Safety Agency (EASA) dan Otoritas penerbangan Jerman (LBA) memberikan apresiasi dan dukungan positif terhadap percepatan pencabutan larangan terbang maskapai penerbangan Indonesia oleh Uni Eropa.

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik

NAVIGASI PENERBANGAN WEWENANG PEMERINTAH PUSAT

(Jakarta, 03/06/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, usai rakor usai rapat kerja pembahasan revisi Undang-undang 15/1992 tentang Penerbangan dengan Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (3/6), menegaskan bahwa pemanduan navigasi penerbangan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah.

• 
  Biro Komunikasi dan Informasi Publik