03 Nov 2023
620 View
Jakarta –
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak seluruh mitra kerja terkait
untuk mendukung pencalonan Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C
Periode 2024-2025 dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Auditor Eksternal IMO periode 2024-2027.“Saya
mengajak seluruh pihak baik Kementerian/Lembaga, akademisi, industri dan
asosiasi di bidang pelayaran, serta unsur terkait lainnya, untuk bersinergi
menyukseskan pencalonan kembali
Indonesia sebagai anggota Dewan IMO dan sebagai auditor eksternal IMO,” ucap
Menhub saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran
dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Maritim Dunia atau International
Maritime Organization (IMO)”, yang diselenggarakan Kemenhub di Jakarta, Jumat
(3/11).Menhub
menjelaskan, pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi dan peran aktif Indonesia di
kancah internasional, serta memperkuat visi untuk menjadikan Indonesia sebagai
Poros Maritim Dunia. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan dan strategi
pemerintah Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024.“Sebagai
negara anggota IMO sejak 1961 dan anggota dewan IMO sejak 1973, Indonesia terus
berkomitmen mempromosikan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta
perlindungan lingkungan laut, baik di tingkat nasional, regional maupun global.
Serta mengeksplorasi peran Indonesia di berbagai kerjasama teknis dengan IMO,”
ujar Menhub.Pada
kesempatan yang sama, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan,
sebanyak 87% perdagangan di Indonesia didukung oleh perairan laut. “Untuk itu
kita harus dapat mengambil peran positif dalam keanggotaan kita pada Dewan IMO.
Sehingga dapat menjadi strategi jangka panjang nasional baik pengembangan
ekosistem dan pengembangan blue economy atau ekonomi yang didukung sumber daya
kelautan,”jelas Nyoman.Sejak
bergabung di IMO hingga tahun 2022, Indonesia telah meratifikasi 28 dari 59
instrumen IMO, yang juga telah diadopsi ke dalam berbagai peraturan nasional. Selama
menjadi anggota dewan IMO, Indonesia telah menyuarakan sejumlah kepentingan
baik itu secara nasional maupun global. Diantaranya yaitu terkait menyuarakan
isu kelestarian lingkungan maritim (pencemaran laut), SDM pelayaran (pelaut),
navigasi pelayaran (traffic separation scheme), dekarbonisasi di sektor
maritim, dan isu di sektor maritim lainnya.Sebagai
anggota dewan, Indonesia bertanggung jawab mengawasi kerja organisasi mulai
dari rencana strategis, budgeting, pemilihan Sekjen IMO yang dipilih oleh
anggota dewan dan disahkan dalam sidang majelis.International
Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab
untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di
laut oleh kapal. IMO bertugas memutakhirkan legislasi atau mengembangkan dan mengadopsi
peraturan baru, melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli maritim dari negara
anggota, serta organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah.Turut
hadir pada kegiatan ini perwakilan dari Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat
Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Komite Nasional Keselamatan Transportasi,
serta para mitra kerja dan asosiasi terkait. (AH/RDL/BRD)
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
