(Jakarta, 01/04/10) Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 11 Tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 tentang Tatananan Kebandarudaraan Nasional.
(Jakarta, 31/3/10) Kementerian Perhubungan akan mempelajari hasil feasibility study (FS) atau studi kelayakan proyek kereta api lingkar kota (loopline) DKI Jakarta yang dipastikan telah dirampungkan oleh Pemerintah Korea Selatan melalui perusahaannya, Saman Engineering Consultant. Hasil studi tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk menertibkan izin operasi dan rekomendasi atas pembangunan proyek tersebut kepada pemerintah terkait.
(MONTREAL, CANADA - 29 Maret 2010) SMS atau Safety Management System menjadi pokok pembicaraan penting dalam High Level Safety Conference (HLSC) 2010, yang berlangsung mulai 29 Maret sampai dengan 1 April di Kantor Pusat International Civil Aviation Organization (ICAO) di Montreal, Canada.
(Jakarta, 31/03/10) Perusahaan asal Korea Selatan, Doosan Engineering & Construction, berminat untuk menanamkan modalnya untuk membangun jaringan kereta api pengangkut batubara di Sumatera Selatan. Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan terus membangun komunikasi dengan pemerintah Koerea Selatan untuk merealisasikan hal tersebut.
(Jakarta, 31/03/10) Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan terminal angkutan bus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada penumpang. Hal tersebut mengingat pemerintah pusat hanya bisa berperan membantu pembangunan secara selektif, hanya terbatas pada fasilitas pelayanan antarkota/antarprovinsi. Untuk merealisasikan itu, pemerintah daerah disarankan menerapkan pola public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah swasta (KPS).
(Jakarta, 31/03/2010) Kementerian Perhubungan berupaya melakukan rencana aksi dalam pemberdayaan industri pelayaran nasional bersama–sama pemangku kepentingan terkait dalam penerapan azas cabotage. Pemberdayaan industri pelayaran nasional tersebut melibatkan berbagai pihak lintas sektoral antara lain sektor perdagangan, sektor keuangan (perpajakan, lembaga keuangan, dan asuransi), sektor perindustrian, sektor energi dan sumber daya mineral, sektor pendidikan maupun pemerintah daerah. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang diwakili oleh Direktur Jeneral Perhubungan Laut Sunaryo dalam Workshop Indonesian Cabotage Advocation Forum 2010 (INCAFO) di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu (31/03).
(Jakarta, 31/3/2010) Penerapan azas cabotage telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam pemberdayaan industri pelayaran nasional sesuai dengan amanat Inpres No. 5 tahun 2005 yang diperkuat dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Demikian diungkapkan Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada pembukaan acara Workshop Indonesian Cabotage Advocation Forum 2010 (INCAFO) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo di Hotel Nikko Jakarta, Rabu (31/3).
(Jakarta, 30/3/10) Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengharapkan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perhubungan termasuk Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya bersama Unit Diklat Penerbangan lainnya dapat menjadi Centre of Excellence di bidang pendidikan dan pelatihan penerbangan yang dapat menghasilkan kader-kader manusia penerbangan yang andal dan kompetitif tidak saja di lingkup nasional, melainkan juga di lingkup regional maupun global.
(Jakarta, 30/03/2010) Jasa keselamatan penerbangan berpotensi meningkatkan nilai pendapatan ekonomi jika pelayanan berjalan baik dan adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia bagi maskapai asing. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi terkait perjanjian Open Sky Policy negara – negara ASEAN di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/3) usai mengikuti acara Penyerahan Sertifikat CASR 147 dan CASR 143 Serta Persetujuan Diklat Keamanan Penerbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada ATKP Surabaya, Penandatangan LOI Badan Diklat Perhubungan-Boeing Company, dan Penandatangan MOU ATKP Surabaya-PT. Lion Air.
(Jakarta, 29/03/10) Seluruh maskapai nasional yang menerapkan sistem manajemen permodalan gabungan perusahaan dalam negeri dan asing, diminta untuk menerapkan kebijakan mayoritas tunggal (single majority) atas saham dalam negerinya. Hal tersebut untuk memastikan seluruh keputusan bisnis perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham dalam negeri.