Berita

Baca Selengkapnya
20 May 2010 5926 View

MENHUB KELUARKAN INSTRUKSI PENCEGAHAN KKN

(Jakarta, 20/5/2010) Dalam rangka menindaklanjuti upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi telah mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Di dalam instruksi yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2010 tersebut, Menhub meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan selalu mengembangkan sikap disiplin, jujur dan penuh pengabdian. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 May 2010 7100 View

MONOPOLI PELABUHAN TIMBULKAN INEFISIENSI

(Jakarta, 20/5/2010) Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Badan Litbang Kementerian Perhubungan tahun 2009, diketahui bahwa dari 120 pelabuhan di Indonesia, hanya 30 pelabuhan yang mendapatkan profit, dan sektor pelabuhan hanya mampu menyumbang 5% dari total devisa negara. Hal tersebut diungkapkan Peneliti Puslitbang Bidang Transportasi Laut Kemenhub Drs. Dedy Arianto dalam acara Round Table Discussion yang di selenggarakan oleh Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Kementerian Perhubungan di Kantor Badan Litbang, jakarta (20/5).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 May 2010 6093 View

SOSIALISASI UU PERKERETAAPIAN HARUS MENJANGKAU PEJABAT HINGGA DI DAERAH

(Jakarta, 19/05/2010) Segenap pejabat mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah di seluruh tanah air diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang aturan perundangan perkeretaapian yaitu UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP no. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian serta PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Zulkarnain Oeyoeb pada Pembukaan “Sosialisasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009”  di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (19/05).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
19 May 2010 6391 View

TARUNA-TARUNI HARUS TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN

(Bekasi, 19/5/2010) Dalam menghadapi perubahan, para taruna-taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi dituntut memiliki 4 hal pokok, yaitu Knowledge (Pengetahuan), Global Competition and Cooperation (Kompetisi dan Kerja Sama Global), Speed (Kecepatan), dan Innovation (Inovasi). Bila 4 hal pokok tersebut tidak dimiliki, maka para taruna-taruni akan tertinggal dalam perubahan dunia yang semakin cepat. Demikian dijelaskan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat memberikan Kuliah Umum di STTD Bekasi pada Rabu (19/5).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
19 May 2010 6542 View

KEMENHUB SIAPKAN PEMBENTUKAN BLU TRANS JABODETABEK

(Jakarta, 19/05/2010) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan pembentukan badan layanan usaha (BLU) angkutan umum perkotaan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Badan usaha ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi tingkat kepadatan lalu lintas di jalan raya Ibu Kota yang terus tumbuh pesat.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
19 May 2010 5457 View

PPP IS TO BE USED IN JUANDA AIRPORT RAILWAYS

(Surabaya, 18/5/2010) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan pola kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) dalam pembangunan jalur Kereta Api (KA) Bandara Juanda, Surabaya. “Tekad kami, setelah detil disain tahun ini tuntas, tahun depan proyek KA Bandara baru bisa ditawarkan ke swasta yang berminat dengan pola public private patnership ,” kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono kepada wartawan usai Kunjungan Kerja ke jalur rel di dekat lumpur panas Sidoarjo, di Surabaya, Selasa (18/5).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 May 2010 7207 View

PEJABAT DIMINTA MAMPU MEMBAWA PERUBAHAN

(Jakarta, 18/05/2010) Para pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya meneruskan kebijakan yang telah berjalan dan dilakukan oleh pejabat lama tetapi juga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan unit organisasi yang dipimpin. Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso saat melantik pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Ruang Nanggala, Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (18/05). Sejalan dengan hal itu, Suroyo meminta agar para pejabat mampu segera menyesuaikan diri dengan tugas –tugas pada jabatan yang baru untuk dapat melakukan inovasi dan pengembangan agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan kinerja transportasi darat.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 May 2010 5202 View

RELOKASI KA PORONG DIHARAPKAN SELESAI 2012

(Sidoarjo, 18/5/2010) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan relokasi rel Kereta Api (KA) di dekat kawasan lumpur panas Sidoarjo ke lintas baru, Sidoarjo - Gununggangsir sejauh 26,9 km selesai pada 2012. Hal itu diungkapkan Wamenhub Bambang Susantono di sela kunjungan kerja pada lintas rel KA Tanggulangin - Porong di dekat kawasan lumpur panas Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa. Bambang menjelaskan, proses teknis rute alternatif sekaligus pengganti tersebut saat ini sedang disiapkan dan diharapkan proses pembebasan lahannya dimulai tahun ini dan tahun depan. “Detil disain sudah selesai dan setelah selesai pembebasan lahan tahun ini dan tahun depan, akan dilanjutkan konstruksi dan 2012 diharapkan selesai,” katanya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 May 2010 5219 View

RAPAT KERJA MENHUB DAN KOMITE II DPD RI SEPAKATI BEBERAPA HAL TENTANG INFRASTRUKTUR PELABUHAN

(Jakarta, 17/5/2010) Rapat Kerja Menteri Perhubungan Freddy Numberi dengan Komite II DPD RI pada Senin (17/5) di Gedung MPR/DPR/DPD RI menyepakati beberapa hal mengenai infrastruktur pelabuhan. Hal-hal yang telah disepakati bersama tersebut dijadikan bahan bagi DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi konstitusinya. Menhub dan Komite II DPD RI sepakat tentang perlu adanya kesepahaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mengelola pelabuhan karena seperti dijelaskan Menhub Freddy Numberi bahwa pelabuhan adalah pintu gerbang 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 May 2010 6388 View

APARAT PENGAWAS INTERNAL HARUS BERPERAN AKTIF CEGAH PENYIMPANGAN

(Jakarta, 18/5/2010) Sebagai aparat pengawasan Internal, para pejabat Inspektorat Jenderal harus mampu berperan aktif dalam upaya mencegah berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Zulkarnain Oeyoeb dalam acara Pengangkatan & Mutasi Pejabat Fungsional Auditor serta Pelantikan Pejabat Esselon III dan IV Inspektorat Jenderal di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta (18/5). 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik