Berita

Baca Selengkapnya
15 Jul 2008 3805 View

LARANGAN TERBANG EU LEBIH KARENA PERMASALAHAN PERSEPSI

(Jakarta, 15/07/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan, pemberlakuan larangan terbang terhadap seluruh maskapai Indonesia oleh Uni Eropa bukan dilandasi pada pemeriksaan terkait keselamatan seperi yang selama ini digembar-gemborkan Eropa. Akan tetapi, menurut Menhub, alasan dikeluarkannya larangan tersebut lebih karena persepsi Uni Eropa terhadap Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Jul 2008 4321 View

DJONI ALGAMAR MULAI BERIKAN KESAKSIAN

(Jakarta, 15/07/08) Direktur KPLP Dephub non aktif, Djoni Algamar, untuk kali pertama memberikan keterangannya di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (15/7). Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pembangunan kapal patroli yang tengah disoroti KPK ini, dimintai keterangan terkait kasus penyuapan pengusaha pemenang tender kapal patroli kepada mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bulyan Royan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Jul 2008 4567 View

INVESTASI TRANSPORTASI NASIONAL 2009 BUTUH 283,49 TRILYUN RUPIAH

(Jakarta, 15/07/08) Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2009 sebesar 6,2-6,5 persen, Departemen Perhubungan menganggarkan kebutuhan pembiayaan investasi pada sektor transportasi mencapai Rp 283,49 triliun. Jumlah tersebut tidak termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Jul 2008 3911 View

EROPA BERI SINYAL POSITIF

(Jakarta, 14/07/08) Uni Eropa memberikan sinyal positif bagi Indonesia terkait upaya pencabutan larangan terbang (travel ban) pesawat maskapai Indonesia ke Eropa. Kabar baik tersebut disampaikan Menteri Perhubungan usai rapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (14/7).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Jul 2008 5259 View

MENDESAK KEBUTUHAN KAPAL UNTUK KENAVIGASIAN

(Jakarta, 12/07/08) Kebutuhan pengadaan Kapal Kenavigasian untuk mendukung penyelenggaraan kenavigasian laut sangat ini telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini dikarenakan kondisi 59 kapal kenavigasian yang ada saat ini pada umumya sudah tua dan kemampuan teknisnya rendah. Sementara peningkatan penyelenggaraan kenavigasian laut saat merupakan hal yang tengah digiatkan Pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
11 Jul 2008 6310 View

MENHUB RESMIKAN PENGOPERASIAN KM DHARMA FERRY 3

(Jakarta, 10/07/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal Kamis 10 Juli 2008 meresmikan pengoperasian KM Dharma Ferry 3 di Pelabuhan Samudra Batu Licin Kabupaten Tanah Bambu Kalimantan Selatan. KM Dharma Ferry 3 merupakan kapal pengangkut barang dan penumpang yang melayani rute Batu Licin – Makasar – Bau-Bau, dengan ukuran panjang 167,61 meter dan lebar 12,80 meter. Rute yang dilayani kapal milik PT Dharma Lautan Utama ini merupakan salah satu rute keperintisan laut yang dilayani oleh operator swasta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Jul 2008 4227 View

TIGA ALTERNATIF UNTUK EU

(Jakarta, 9/07/08) Pemerintah Indonesia akan memberikan tiga alternatif pilihan kepada Komisi Uni Eropa terkait upaya pencabutan larangan terbang maskapai Indonesia ke Eropa. "Kita akan mengedepankan kerja sama. Intinya itu dan kita siap untuk itu," kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal di kantornya, Selasa (8/7).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Jul 2008 5214 View

MENHUB SETUJUI PENONAKTIFAN DIREKTUR KPLP

(Jakarta, 9/08/09) Departemen Perhubungan kembali menonaktifkan satu pejabatnya, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Djoni Algamar, untuk mendukung upaya penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus suap pengadaan kapal patroli.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jul 2008 4775 View

LARANGAN TERBANG INDONESIA DIBAHAS 10 JULI

(Jakarta, 7/07/08) Mulai 9-11 Juli 2008 mendatang, Komisi Uni Eropa akan mengevaluasi larangan terbang ke wilayahnya bagi maskapai di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Melalui agenda itu, diharapkan 27 negara anggota komisi tersebut mau merekomendasikan pembebasan larangan terbang bagi Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik