Berita

Baca Selengkapnya
23 Jan 2012 4781 View

JALUR GANDA DIBANGUN, WILAYAH UTARA JAWA AKAN BERKEMBANG PESAT

(Surabaya, 21/1/2012) Pembangunan jalur ganda Surabaya Pasarturi – Semarang Tawang sepanjang 283 kilometer yang menelan investasi sekitar Rp 7 triliun akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa pada masyarakat maupun pemerintah daerah yang dilintasi jalur ganda tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2012 4039 View

PEMPROV JATENG AKAN BANTU KEMENHUB RELOKASI PEMUKIMAN LIAR

(Semarang, 21/1/2012)  Pemerintah Propinsi Jawa Tengah akan membantu Kementerian Perhubungan dalam pembangunan jalur ganda Semarang Tawang-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi, khususnya saat pembebasan tanah maupun relokasi bangunan liar yang ada di kawasan lintasan Semarang Tawang mengalami masalah.  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Jan 2012 4772 View

WAMENHUB TINJAU PEMBANGUNAN JALUR GANDA PASARTURI-BOJONEGORO

(Surabaya, 21/1/2012). Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono melakukan peninjauan kesiapan    pembangunan jalur ganda Surabaya (Pasarturi-Bojonegoro) sepanjang 103 km yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur ganda kereta api Lintas Utara Jawa.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Jan 2012 7031 View

Diskusi Litbang : Pengaturan Standar Pedoman Angkutan Multimoda Perlu Diatur Dalam Keputusan Menteri

(Jakarta, 19/1/2012) Penyelenggaraan angkutan antarmoda/multimoda bertujuan untuk mewujudkan pelayanan one stop service  pada angkutan penumpang dan barang, dengan indikator single ticket  untuk angkutan penumpang serta single seamless services (S3) yaitu single operator, single tariff, dan single document  untuk angkutan barang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
19 Jan 2012 4864 View

SHIPS NOT RETURNED AND CREWS UNPAID, PT. RUKINDO ASKS FOR HELP FROM INDONESIAN CONSULATE IN INDIA

(Jakarta, 19/1/2012) PT. Pengerukan Indonesia (Rukindo) meminta bantuan dari Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Mumbai, India untuk meminta SSS International Holdings Pte. Ltd. selaku penyewa kapal TSHD Irian Jaya milik PT. Rukindo yang bekerja di perairan India, membayar uang sewa dan gaji para Anak Buah Kapal (ABK) yang belum dibayar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 Jan 2012 4006 View

CALIBRATION HALL NEW BUILDING INAUGURATED

(Jakarta, 18/1/2012) Gedung baru Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BKFP) hari ini, Rabu (18/1) diresmikan oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Gedung teresebut menggantikan gedung lama BKFP yang terletak di hanggar pesawat kalibrasi di kawasan Bandara Budiarto Curug, Tangerang. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 Jan 2012 3398 View

CALIBRATION HALL HUMAN RESOURCES MUST BE MORE ADVANCED THAN TECHNOLOGY

(Jakarta, 18/1/2012) Menteri Perhubungan EE Mangindaan menekankan, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BKFP) harus selalu mengikuti kemajuan teknologi. Sementara untuk sumber daya manusianya harus sering mengikuti training maupun diklat di dalam dan luar negeri agar mampu mengimbangi cepatnya kemajuan teknologi tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 Jan 2012 5165 View

PEMERINTAH BANGUN BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT DI PONTIANAK

(Jakarta, 17/1/2012) Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) menandatangani kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Kabupten Pontianak, Kalimantan Barat dalam rangka pembangunan Balai Pendidikan Pelatihan Transportasi Darat. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala BPSDM Perhubungan, Bobby R. Mamahit dan Bupati Kabupaten Pontianak, Ria Norsan di Jakarta, Selasa (17/1).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Jan 2012 3957 View

AVIATION NAVIGATION PUBLIC COMPANY TARGETED TO FORM THIS YEAR

(Jakarta, 17/1/2012) Kementerian Perhubungan menargetkan Perum Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan terbentuk pada Kuartal I Tahun 2012. Saat ini Kemenhub masih menunggu Peraturan Pemerintah terkait UU No.1/2009 untuk tandatangani oleh Presiden. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik