Berita

Baca Selengkapnya
03 Mar 2014 2878 View

PSO PENUMPANG KRL JABODETABEK SEBESAR 641 MILIAR RUPIAH

(Jakarta, 3/3/2014) Penumpang kereta rel listrik (KRL) tahun 2014 memperoleh dana public service obligation (PSO) atau subsidi terbesar dari total PSO sebesar Rp. 1.224.306.800.000 yang diberikan Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan, yaitu sebesar Rp. 641.457.109.763 yang dialokasikan untuk 300.282.696 penumpang dalam satu tahun atau meningkat lebih dari 50 persen dari tahun 2013.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Mar 2014 77587 View

ATURAN BARU TENTANG PENGEDOKAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA DITETAPKAN

(Jakarta, 3/3/2014) Direktorat Jenderal perhubungan Laut menetapkan aturan baru tentang pengedokan kapal berbendera Indonesia. Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/I/4/DJPL-14 tentang Pengedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit pada 30 Januari 2014. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Mar 2014 34834 View

DITJEN HUBLA KELUARKAN ATURAN SERTIFIKASI SHIP SECURITY OFFICER

(Jakarta, 3/3/2014) Dalam rangka mengimplementasikan hasil dari konvensi internasional Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers (STCW) 1978 Amandemen 2010 (Amandemen Manila) yang terkait dengan keterampilan pelaut di kapal, pada 17 Februari 2014, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran Nomor UM.003/14/13/DJPL-14 tentang Penerapan Regulasi VI/5 Konvensi STCW 1978 dan Perubahannya mengenai Sertifikasi Perwira Kapal/Ship Security Officer (SSO). 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Feb 2014 3264 View

MoU Pembangunan Bandara di Moa Lakor Ditandatangani

(Jakarta, 28/2/2014) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan kesepakatan bersama dalam rangka pembangunan dan pengembangan bandara baru di Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, Jumat (28/2) di kantor Kemenhub, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara, Herry Bakti dan Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Barnabas Orno.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Feb 2014 8521 View

MENHUB LANTIK DIRJEN PERKERETAAPIAN

(27/2/2014) Bertempat di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan pada Kamis (27/2) melantik Hermanto Dwiatmoko sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian. Sebelum dilantik menjadi Dirjen Perkeretaapian, Hermanto adalah Direktur Keselamatan Perkeretaapian. Jabatan Dirjen Perkeretaapian sempat kosong selama lebih kurang 7 bulan, karena pejabat yang sebelumnya, Tundjung Inderawan telah memasuki masa pensiun. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
27 Feb 2014 2381 View

Tanpa Surcharge, Maskapai Harus Tetap Tingkatkan Pelayanan

(Jakarta, 27/2/2014) Menteri Perhubungan  telah  memberlakuan biaya tambahan (surcharge) penumpang angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi melalui PM No. 2 Tahun 2014 yang  mulai berlaku pada 26 Februari 2014. Dengan berlakunya surcharge, maskapai diminta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada penumpang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
27 Feb 2014 3870 View

USAI KESELAMATAN PELAYARAN, DISKUSI LITBANG ANGKAT TEMA KESELAMATAN PENERBANGAN

(Jakarta/26/02/2014) Setelah minggu lalu menyelenggarakan Diskusi bertema Keselamatan Pelayaran, pada minggu ini Badan Litbang Kementerian Perhubungan, akan menyelenggarakan Roundtable Discussion dengan mengangkat isu yang sama yaitu terkait Keselamatan di sektor perhubungan Udara. Diskusi tersebut bertema “Evaluasi  Pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan  Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi di Bidang Udara” yang akan diselenggarkan Rabu (26/02/2014). Acara akan dibuka oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan DR. Elly Adriani Sinaga, M.Sc, bertempat diruang rapat utama kantor Badan Litbang Kementerian Perhubungan Jl. Merdeka Timur Jakarta Pusat.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik