04 May 2018
4928 View
Membayangkan dua
pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan, membuka mata betapa luasnya laut kita.
Fakta Indonesia kaya bukanlah mitos. Data dari United Nations Development
Programme (UNDP) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa perairan Indonesia menjadi
habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia.Laut bahkan menjadi
penopang ekonomi masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat
sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional
menggantungkan hidupnya dari laut. Mereka tersebar di 10.666 desa pesisir yang
berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia.Selain itu, hasil
laut Indonesia menyumbangkan 10 persen kebutuhan perikanan global. Laut
Indonesia juga berperan penting bagi berbagai kegiatan ekonomi seperti bisnis
perikanan, pelayaran, maupun pariwisata. Kelancaran roda perekonomian tersebut
dapat terwujud salah satunya karena penyelenggaraan transportasi yang baik.Mendorong percepatan roda perekonomian, pemerintah
menyelenggarakan tol laut. Pengangkutan logistik melalui laut secara terjadwal
mampu menekan disparitas harga di wilayah Timur Indonesia. Tol laut akan lebih besar dampaknya jika didukung dengan kapal pelayaran
rakyat (Pelra) yang dapat menjangkau wilayah terdalam.Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah
membangun kapal pelra GT 35 dilakukan untuk menyediakan sarana armada kapal demi meningkatan
pelayanan transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani angkutan
kapal perintis. Pembangunan kapal pelra tersebut juga merupakan
wujud kepedulian pemerintah dalam meningkatkan usaha ekonomi pelayaran rakyat
baik untuk galangan tradisional maupun masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam
pengerjaannya Kementerian Perhubungan mengusulkan program padat karya sebagai
upaya memberikan lapangan pekerjaan kepada pekerja lokal di sekitar galangan.Pada April 2018 Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi (Menhub) meresmikan 24 kapal pelra yang telah selesai dibuat di
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar terpilih sebagai
tempat peresmian karena kota ini merupakan amplifier
wilayah Indonesia Timur. Seluruh kapal tersebut dihibahkan kepada
Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dimanfaatkan sebagai angkutan barang maupun
penumpang serta pariwisata. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan konektivitas ke
wilayah-wilayah terdalam. Salah satu penerima hibah yaitu Kabupaten Minahasa
Selatan mengaku akan memanfaatkan hibah ini sesuai dengan tujuan pemerintah. Sedangkan daerah penerima hibah lainnya, Pemprov
DKI Jakarta, mengaku akan memanfaatkan kapal hibah ini sebagai angkutan
transportasi laut di Kepulauan Seribu.Daerah yang mendapatkan kapal ini telah memenuhi persyaratan berupa
menyampaikan surat permohonan menerima hibah disertai proposal yg berisi
kondisi kepulauan atau lokasi, kebutuhan armada kapal, potensi penumpang,
lokasi operasi kapal dan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu, daerah juga diwajibkan menyampaikan surat
penyataan kesanggupan mengelola kapal hibah.Kementerian Perhubungan mewajibkan kepada pemerintah daerah penerima
hibah agar mengalokasikan anggaran operasional kapal salah satunya untuk
perawatan kapal. Pemda juga wajib melaporkan kegiatan operasional kapal hibah
ini kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan
Laut. Selanjutnya Ditjen Perhubungan Laut akan melakukan
monitoring ke lokasi pemda penerima hibah untuk mengetahui langsung kemanfaatan
kapal ini.
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik