(Jakarta, 21/07/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Senin (21/7), membahas sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) selaku perusahaan milik pemerintah.
(Jakarta, 21/07/08) PT Pelayaran nasional Indonesia (Pelni) direncanakan telah dapat mengoperasikan KM Gunung Dempo mulai Agustus mendatang. Kapal penumpang rakitan perusahaan galangan kapal Meyer Werft GmbH, Bernard Meyer, Jerman, yang mampu mengangkut sebanyak 98 TEUs (98 kontainer ukuran 20 feet) tersebut, diharapkan bisa beroperasi tanpa bantuan subsidi pelayanan publik (PSO) dari pemerintah.
(Jakarta, 21/07/08 ) Pemerintah berencana untuk mempecepat proses pemisahan (spin off) PT Kereta Api Divisi Jabotabek dari PT KA yang menjadi bagian dari program revitalisasi PT KA. Yakni dari yang semula dijadwalkan akhir tahun 2008 menjadi Agustus mendatang.
(Jakarta, 15/07/08) Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2009 sebesar 6,2-6,5 persen, Departemen Perhubungan menganggarkan kebutuhan pembiayaan investasi pada sektor transportasi mencapai Rp 283,49 triliun. Jumlah tersebut tidak termasuk pembangunan infrastruktur jalan.
(Jakarta, 9/07/08)Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meminta agar sarana dan prasaran transportasi publik seperti stasiun, bandara, terminal bus, dan pelabuhan, dibebaskan dari pemadaman listrik bergilir.
(Jakarta, 7/07/08) Mulai 9-11 Juli 2008 mendatang, Komisi Uni Eropa akan mengevaluasi larangan terbang ke wilayahnya bagi maskapai di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Melalui agenda itu, diharapkan 27 negara anggota komisi tersebut mau merekomendasikan pembebasan larangan terbang bagi Indonesia.
(Jakarta, 7/07/08) Pemerintah mengajak para pengusaha lokal untuk mengambil peran dalam upaya mendorong terjadinya efisiensi dalam pengoperasian dan perawatan dalam industri penerbangan. Yaitu dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan rancang bangun pesawat dan komponennya. Upaya ini diyakni mampu menekan biaya operasi dan perawatan pesawat hingga 30 persen.
(Jakarta, 3/07/08) Departemen Perhubungan akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang terkait kasus pengadaan 20 unit kapal patroli yang saat ini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Efendi Batubara dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (4/7), mengungkapkan, sedikitnya akan ada dua hingga tiga orang pegawai yang akan dinonaktifkan tersebut. Tindakan penonaktifan pegawai itu sendiri tengah disiapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. "Mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya," jelas Effendi.
(Jakarta, 3/7/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal menegaskan pihaknya akan melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Dephub dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengusutan terhadap prosedur tender pengadaan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang tengah disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi.
(Jakarta, 2 Juli 2008) Menteri Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan memfasilitasi lembaga tersebut terkait dugaan kasus suap dalam proyek pengadaan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.