Berita Umum

Baca Selengkapnya
07 Apr 2010 6668 View

GEMPA 7,2 SR SINABANG, INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN SEMENTARA AMAN

(Jakarta, 07/04/10) Gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter (SR) yang berpusat di kedalaman 34 km pada lokasi 2,33 LU - 97,02 BT, wilayah pantai barat Sumatra, Rabu (7/4), tak menimbulkan kerusakan pada infrastruktur sarana maupun prasarana perhubungan yang berada di wilayah sekitar pusat gempa. Meski demikian, Kementerian Perhubungan tetap melakukan penyisiran dan inventarisasi untuk memastikan tidak adanya kegiatan operasional pelayanan yang terganggu akibat gempa.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
19 Mar 2010 7615 View

AVIATION SECURITY SHOULD BE CURATIVE, PREVENTIVE AND REACTIVE

(Tokyo,13/3/2010) Menteri-menteri Asia Pasifik menyepakati ini adanya upaya meningkatkan pertukaran informasi dan data penumpang dari setiap negara peserta, agar dapat dilakukan penanganan secara kuratif, preventif, maupun reaktif yang ditujukan untuk Keamanan Penerbangan. Demikian salah satu hasil The Asia Pacific Ministerial Conference  On Aviation Security (Pertemuan Tingkat Menteri Asia Pasifik Dalam Keamanan Penerbangan) yang berlangsung di Tokyo pada Sabtu (13/3).  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Mar 2010 8112 View

E-ENFORCEMENT DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN DI JALAN

(Jakarta, 8/3/2010) Untuk meningkatkan keselamatan di jalan, saat ini diperlukan suatu e-enforcement yaitu penegakan dengan menempatkan kamera-kamera di jalan sehingga segala aktifitas di jalan dapat terekam. Hal tersebut disampaikan Iskandar Abubakar, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Kemitraan pada acara Diskusi Panel Bikers: 'Bersahabat, Santun di Jalan'  di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Sabtu (6/3) yang diselenggarakan Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan yang bekerja sama dengan Independent Bikers Club (IBC).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Feb 2010 6221 View

MT. PRAMONI IS RELEASED

(Jakarta, 27/2/2010) Kapal MT. PRAMONI yang ditahan pembajak di perairan Somalia pada 1 januari 2010 lalu, akhirnya telah dibebaskan. Pembebasan kapal tersebut berlangsung pada hari jumat, 26 Februari 2010 pukul 19.00 (waktu Singapura) setelah 56 hari ditahan. Kabar Pembebasan tersebut diterima melalui Atase Perhubungan di Singapura, Hari Setyobudi pada Sabtu, 27 Februari 2010.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Feb 2010 6757 View

PENETAPAN INDIKASI PAGU RENSTRA KEMENHUB 2010-2014 DIHARAPKAN DORONG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA

(Jakarta, 25/02/2010) Rencana Strategis Kementerian Perhubungan (Renstra Kemenhub) 2010-2014 telah menetapkan indikasi pagu anggaran selama lima tahun sebesar Rp. 117,76 Triliun dari yang diajukan sebesar Rp. 199 Triliun. Penetapan tersebut diharapkan dapat mendorong upaya kerjasama pemerintah dengan swasta. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam Pembukaan Pembahasan Terpadu Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2011 di Ruang Mataram Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta hari Kamis (25/02).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Feb 2010 6793 View

PENYUSUNAN RKAKL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2011 DIMINTA TEPAT WAKTU

(Jakarta, 25/2/2010) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2011 diharapkan tepat waktu dan tepat sasaran. Demikian diungkapkan Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono yang mewakili Menteri Perhubungan pada acara Pembukaan Rapat Pembahasan Terpadu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2011 di ruang Mataram Kementerian Perhubungan Jakarta (25/2).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Feb 2010 9087 View

KOORDINASI ANTAR INSTANSI KUNCI UNTUK PECAHKAN MASALAH TRANSPORTASI PERKOTAAN

(Jakarta, 24/02/10) Untuk memecahkan masalah transportasi perkotaan, seperti yang terjadi di dalam pola transportasi makro Jakarta, perlu adanya management dan perencanaan yang baik melalui koordinasi antar instansi. Demikian dinyatakan oleh Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Kemitraan, Iskandar Abubakar pada Roundtable Discussion dengan tema “Strategi dan Program Transport Demand Management (TDM) Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan, Penghematan Bahan Bakar Dan Pemeliharaan Mutu Udara di Perkotaan” di kantor Badan Litbang Perhubungan, Rabu, 24 Februari 2010.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Feb 2010 7909 View

PEMERINTAH SAMBUT BAIK RENCANA MTI MEMBENTUK FORUM TRANSPORTASI LAUT

(Jakarta, 24/02/2010) Kementerian Perhubungan menyambut baik rencana Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)  untuk membentuk Forum Transportasi Laut. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Perhubungan Moh. Iksan Tatang saat memberikan sambutan mewakili Menteri Perhubungan dalam acara Panel Diskusi Dalam Rangka Pembentukan Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)  dengan tema “Memperkuat Peran dan Fungsi Transportasi Laut di dalam Pembangunan Nasional” di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta hari Rabu (24/02).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Feb 2010 8330 View

PEMERINTAH LAKUKAN REVITALISASI ANGKUTAN PERKOTAAN DI 7 KOTA BESAR DALAM 5 TAHUN KE DEPAN

(Jakarta, 21/02/10) Pemerintah telah memprogramkan untuk melakukan revitalisasi angkutan perkotaan di 7 kota besar yang diharapkan selesai dalam 5 tahun ke depan. Kota-kota yang termasuk dalam program revitalisasi  angkutan perkotaan tersebut saat ini adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makasar, Palembang dan Yogyakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono kepada pers ketika melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta  akhir pekan kemarin.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Feb 2010 8625 View

GAFEKSI BERHARAP PAYUNG HUKUM MULTIMODA SEGERA TERWUJUD

(Jakarta, 21/02/10) Ketua Gafeksi/INFA Iskandar Zulkarnain berharap Pemerintah segera mewujudkan payung hukum bagi penyelenggaraan angkutan multimoda. Menurut Iskandar keberadaan payung hukum angkutan multimoda dibutuhkan untuk ikut mendorong peningkatan kompetensi operator freight forwarding nasional agar mampu menjadi operator multimoda internasional. Pernyataan Iskandar tersebut disampaikan ketika menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan roundtable discussion dengan tema “Kebijakan Pembinaan Badan Usaha Angkutan Multimoda Dalam Rangka Meningkatan Daya Saing Internasional” yang diselenggarakan Badan Litbang Perhubungan Kamis, 18/02/10 lalu di Jakarta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik