(Surabaya, 3/10/2013) Dalam menentukan kebijakan, pemerintah pusat diminta untuk mendengarkan masukan dari daerah. Suara-suara dari daerah tersebut yang nantinya akan digunakan dalam membuat suatu kebijakan. Dengagn kata lain kebijakan dibuat dengan sistem dari bawah ke atas (buttom up) bukan dari atas ke bawah (up to buttom). Hal ini yang ditekankan Menteri Perhubungan pada saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang Perhubungan Darat dan Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2013 di Hotel Shangri-la Surabaya, Kamis (3/10).
Dalam era otonomi daerah saat ini, tidak sedikit persoalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tanggungjawab dalam melayani masyarakat khususnya di sub sektor perhubungan darat. Tantangan strategis tersebut adalah antara lain mencakup aspek pembangunan, regulasi, dan sumber daya manusia. Untuk menjawab tantangan strategis tersebut, Pemerintah dituntut menciptakan kebijakan yang saling bersinergi, baik kebijakan pusat, maupun kebijakan daerah, sehingga menghasilkan outcome pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Menurut Menhub dalam sektor transportasi, kinerja pusat dan daerah merupakan satu kesatuan utuh. “Sebagai abdi negara kita sama-sama di bidang transportasi.. Sebagai akibat saya minta tidak ada perbedaan hirarkis tapi satu kesatuan utuh, mari kita balik. Dengar dari bawah. Suruh mereka bicara sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing persoalannya apa. Masukannya apa. Supaya benar-benar kongkrit di lapangan, kita harus tangkap di pusat,” pesan Menhub.
Dengan adanya masukan dari daerah, maka masukan tersebuta akan ditampung, diprogramkan, dan bahkan dapat mengubah regulasi yang telah ada. “Ada peraturan yang sudah tidak cocok, tapi karena tidak pernah ada masukan dari bawah maka susah kita untuk mengubahnya. Dengan rasa tanggung jawab yang besar inilah saya merasakan bahwa tidak ada pilihan kita harus bersatu. Jadi kita dengar apa yang diperlukan dari bawah karena tidak akan sama antara daerah satu dengan yang lainnya” ujar Menhub.
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam rangka melaksanakan pembinaan teknis terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang Perhubungan Darat di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2013 ini, Kegiatan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia diselenggarakan di Hotel Shangri-La Surabaya pada tanggal 2-4 Oktober 2013 dan dibuka secara resmi oleh Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan. Rakornis Bidang Perhubungan Darat ini mengundang dan dihadiri oleh Dinas-dinas perhubungan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Tema penyelenggaraan Rakornis tahun ini adalah “Perkuatan dan Pemberdayaan Potensi Institusi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kinerja di Bidang Perhubungan Darat”. Tema tersebut diangkat karena mencerminkan sikap dan semangat segenap jajaran Perhubungan Darat dalam menyatukan tekad dan langkah untuk melakukan introspeksi serta senantiasa melakukan pembenahan dan penyempurnaan kinerja sebagai konsekuensi logis dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kegiatan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia tahun 2013 ini dimanfaatkan sebagai ajang diskusi dan bertukar pikiran guna memperoleh serta mempererat solidaritas jajaran Perhubungan Darat dari pusat sampai ke daerah dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas yang semakin berat, baik pada tataran kebijakan maupun pada tatanan operasional di lapangan. Disamping itu, forum ini digunakan untuk menggali sebanyak mungkin aspirasi daerah dalam upaya membangun infrastruktur transportasi dan dalam rangka penetapan kebijakan strategis. (HH)