(Jakarta, 19/2/2013) Rencana pembangunan monorel yang akan dilaksanakan konsorsium beberapa perusahaan BUMN akan dilengkapi dengan tempat pengujian kelayakan sarananya. Kementrian Perhubungan akan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membangunnya melalui langkah awal yaitu Penandatanganan Nota Kesepahaman.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengemukakan, tempat pengujian harus dimiliki untuk melakukan beberapa uji teknis seperti uji statis, dinamis, dan uji beban, dan kelaikan.

“Nantinya ini juga akan bisa dimanfaatkan oleh BPPT dan Menristek agar mereka memiliki objek riset sehingga bisa saling mengisi,” ujar Tundjung di Jakarta, Selasa (19/2).

Dikatakan Tunjung, yang berminat untuk merealisasikan monorel cukup banyak dan beberapa BUMN sudah mengajukan surat permohonan. Namun, ada yang mengajukan lintas layanan yang berhimpitan sehingga harus dilakukan penyamaan untuk menghindar dari tumpang tindih.

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah jaringan intermoda antarlintas moda seperti busway, kereta api, dan waterway. Untuk itu pihaknya bersama-sama dengan stakeholder Jabodetabek akan sama-sama menyusun dan membuat peta jaringan terpadu untuk mematangkan semuanya termasuk MRT.

“Seperti misalnya rute yang tumpang tindih apakah sebaiknya dibicarakan atau melalui proses tender untuk mendapatkan win-win solution. Atau dibagi-bagi lintas layanannya dan dibicarakan secara internal Konsorsium,” imbuh Tundjung.

Fokus lainnya dalam rencana pembangunan monorel menurut Tunjung adalah standarisasi sarana dan prasarana mulai dari sistem hingga komputerisasi yang akan dilakukan. Untuk hal ini maka akan dituangkan dalam Permen (Peraturan Menteri) yang ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan.

Perusahaan nasional menurut Tunjung sudah ada yang membuat sarana monorel yakni oleh PT Melu Bangun Wiweka (MBW) Cibitung Bekasi yang memiliki muatan lokal hingga 80% dan PT Inka yang sudah 100% muatan lokal. (CHAN)