JAKARTA – Saat ini, kemacetan lalu lintas tidak hanya terjadi di kota-kota besar, kota-kota menengah, sedang, dan kota kecilpun menghadpi masalah serupa. Jika tidak dikelola jauh hari, masalah kemacetan akan terjadi.

Dua dekade lalu masalah kemacetan lalu lintas mungkin hanya dihadapi kota Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia, tetapi kini kota-kota seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor juga memiliki masalah pelik tentang transportasi. Jumlah penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi semakin terus bertambah, sementara ruas jalan tidak bertambah secara signifikan. Angkutan perkotaan yang diharapkan menjadi solusi belum sepenuhnya menjadi polihan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan bertransportasi.

Ciptakan Kolaborasi dengan Kota Lain di Sekitarnya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat menjadi pembicara di acara Focus Group discussion (FGD) bertema “Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia” beberapa waktu lalu, kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dalam mengurai kemacetan dan masalah transportasi di Jakarta dan kota-kota satelit lainnya sekitar Jakarta, Kementerian Perhubungan, lanjut Menhub, telah menstimulus Pemerintah Kota/Kabupaten wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), serta sejumlah daerah lain di Indonesia untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service (BTS).

“Program ini (Buy the Service/BTS) harus berkesinambungan. Maka tugas Pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program tersebut,” ujar Menhub.

Menhub juga mengungkapkan, untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan memberikan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, serta terjangkau oleh masyarakat, selain memiliki semangat kolaborasi manajemen transportasi dengan kota-kota lain disekitarnya, Pemkab/Pemkot juga harus memiliki politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum.

Menhub juga mengingatkan, pelayanan transportasi yang baik dan nyaman dapat diberikan kepada masyarakat di daerahnya jika Pemkab/Pemkot juga memahami tata kelola pengelolaan angkutan umum modern. Pemkab/Pemkot dapat membentuk institusi operasional yang secara khusus mengelola dan menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS.

Peraturan Pemerintah (PP) 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal. Sebab, PP tersebut mengamanatkan bahwa 10% pendapatan pajak kendaraan dapat dialokasikan untuk pembangunan angkutan umum.

Pemerintah Kota Pekanbaru adalah salah satu contoh kota yang telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5% APBD untuk mengembangkan angkutan umum. Selain itu, Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, Kota Batam, serta beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri. BTS di wilayah lain seperti Trans Banjarbakula di Provinsi Kalimantan Selatan, disusul kota lainnya seperti Bogor, Medan, dan Surabaya, pengelolaan BTS nya secara mandiri juga akan menyusul.

Mengurai Macet di Kota-Kota Satelit Jakarta

Perkembangan perkotaan di sekitar Kota Metropolitan Jakarta melejit dan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kepadatan lalu lintas dan arus transportasi masyarakat perkotaan. Di Kota Depok yang berada di sisi selatan Kota Jakarta tumbuh menjadi kota metropolitan baru yang juga tak bisa menghindar dari masalah kemacetan lalu lintas.

Awal Juli lalu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub telah melakukan ujicoba operasional Biskita Trans Depok sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberikan layanan transportasi umum massal kepada masyarakat Kota Depok.

Biskita Trans Depok ini merupakan transportasi umum massal yang dirancang untuk memodernisasi angkutan umum yang ada di Kota Depok. Transportasi umum massal ini dilengkapi dengan sistem yang canggih seperti CCTV, GPS Tracking dan camera surveillance yang dapat memonitor secara realtime perjalanan, serta ber AC sehingga aman dan nyaman.

Biskita Trans Depok juga dapat diakses secara realtime melalui aplikasi Mitra Darat Kemenhub, agar masyarakat dapat dengan mudah merencanakan perjalanannya. Cara membayarnya pun juga mudah karena pembayaran diterapkan sistem cashless. Ada 4 kartu elektronik yang dapat digunakan yaitu Tapcash (BNI), Brizzi (BRI), e-money (Mandiri) dan Flazz (BCA).

Jumlah armada yang tersedia juga lumayan banyak yaitu sebanyak 15 armada dengan destinasi sebanyak 45 titik pemberhentian dari Terminal Margonda menuju Stasiun LRT Harjamukti dan sebaliknya dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 17 menit. Kecepatan rata-rata Biskita Trans Depok diperkirakan berkisar 21,5 km/jam dan operasional layanan dimulai pada jam 05.00 serta berakhir pada jam 21.00 dengan panjang lintasan yang ditempuh sepanjang 34 km.

Saat ini ujicoba masih terus dilakukan dengan tarif sebesar nol rupiah selama kurang lebih 6 bulan ke depan, sambil menunggu kajian penetapan tarif dari Dinas Perhubungan Kota Depok selesai. Kehadiran Biskita Trans Depok juga merupakan layanan terpadu dan menjadi feeder terhadap layanan LRT yang digunakan masyarakat dari Kota Depok menuju Kota Jakarta.

Plt. Kepala BPTJ, Kemenhub, Tatan Rustandi, mengungkapkan Bis Kita Trans Depok merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan dengan daerah yaitu Pemkot Depok untuk kepentingan masyarakat.

Walikota Depok, M. Idris berharap, Bis Kita Trans Depok dapat memindahkan atau shifting dari masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan pribadi menuju Jakarta atau tempat lain kini dapat beralih ke angkutan transportasi umum massal, sehingga dapat memecahkan masalah kemacetan di Kota Depok.

Transportasi Umum Massal Bekasi Berbenah

Untuk memecah kemacetan di Kota Bekasi, BPTJ Kemenhub juga telah mendukung penggunaan angkutan umum massal dengan membuka layanan Jabodetabek Residence Connexion (JRC) yang melintasi dua rute yaitu yang melintasi Kota Bekasi serta Kabupaten Bekasi.

Rute pertama melayani masyarakat yang berdomisili di Perumahan Harapan Indah menuju Stasiun MRT Blok M dan rute kedua Harapan Indah menuju Pasar Baru. Jumlah armada untuk kedua rute tersebut masing-masing berjumlah tiga unit. Titik pemberhentian dari Harapan Indah menuju Stasiun MRT Blok M adalah Pasar Modern Kota Harapan Indah, Sayana, Halte Harmoni, Asera, RS. Citra Harapan, Bundaran Senayan dan berakhir di Blok M.

Titik pemberhentian dari Harapan Indah menuju Pasar Baru adalah Pasar Modern Kota Harapan Indah, Sayana, Halte Harmoni, Asera, RS. Citra Harapan , Cempaka Putih, Atrium Senen, Stasiun Gambir, dan berakhir di Pasar Baru. Tarif yang dikenakan untuk kedua rute dimaksud sebesar Rp25.000 dengan sistem pembayaran tunai. Estimasi perjalanan dari Harapan Indah menuju Stasiun MRT Blok M adalah 1 jam 6 menit, sementara dari Harapan Indah menuju Pasar Baru 49 menit.

Layanan JRC ini merupakan bentuk kolaborasi antara BPTJ Kementerian Perhubungan dengan Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi, pengembang pemukiman PT. Hasana Damai Putra, serta operator bus PT. Sinar Jaya Megah Langgeng.

Sekretaris BPTJ, Dedy Cahyadi berharap kolaborasi antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat meningkatkan modal share penggunaan angkutan umum massal, sehingga mendekati ketentuan yang telah diatur melalui Peraturan Presiden No 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek di mana salah satu Indikator Kinerja Utama adalah pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60% di tahun 2029.

City Trans Mulai Beroperasi di Balikpapan

Pengembangan angkutan perkotaan berbasis angkutan umum massal tidak hanya dikembangkan di wilayah Pulau Jawa, tetapi juga telah dikembangkan di Pulau Kalimantan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan uji coba pengoperasian Bus Balikpapan City Trans, yaitu transportasi umum massal yang didesain aman dan nyaman bagi masyarakat.

City Trans ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi penyediaan angkutan massal berbasis perkotaan di Balikpapan. Ini juga untuk mendukung integrasi transportasi yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Suharto mengungkapkan, sejak tahun 2022 Ditjen Perhubungan Darat telah menyediakan layanan antar moda menuju IKN dan sebaliknya sehingga dengan adanya layanan feeder bus Balikpapan City Trans dapat memperkuat transportasi kota metropolitan Balikpapan. "Di tahap awal, bus ini akan beroperasi sebanyak 2 koridor dengan rute Pelabuhan Semayang – Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang berjarak 26,6 km dan yang kedua adalah rute Loop dari dan berakhir di Terminal Batu Ampar berjarak 20,6 km. Untuk sementara layanan ini bertarif 0 rupiah atau gratis," ujarnya.

Untuk Mengurai Kemacetan di Tangerang, Stasiun KA Tangerang Akan Ditata

Kota Tangerang, kota metropolitan baru di sebelah barat Jakarta juga akan dibedah manajemen transportasinya oleh BPTJ Kemenhub bersama Pemkot dan Pemkab Tangerang.

BPTJ Kemenhub berencana melakukan penataan fasilitas integrasi pada simpul Stasiun Tangerang pada tahun 2025 mendatang. Penataan diharapkan akan memudahkan masyarakat Kota Tangerang menggunakan angkutan umum massal menuju ke beberapa simpul tujuan.

Direktur Prasarana BPTJ, Zamrides, seperti yang dikutip media akhir Juni lalu, mengungkapkan, penataan Stasiun KA Tangerang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna angkutan umum dalam melakukan perpindahan antarmoda. Penataan fasilitas ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna angkutan umum dan pejalan kaki, sehingga perpindahan orang dan moda terkoneksi dengan baik atau seamless.

Transportasi Perkotaan Medan Diharapkan Dikelola Lebih Optimal

Pengelolaan transportasi kota Medan juga tak luput dari perhatian Pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Tipe A Amplas di Medan Sumatera Utara berharap optimalisasi transportasi massal perkotaan di kota Medan dapat terus ditingkatkan.

Saat melakukan kunjungan, Menhub mengungkapkan pengembangan transportasi umum massal di kota tersebut mendapatkan dukungan pinjaman dana dari Bank Dunia yang alokasi dananya dapat digunakan untuk pembangunan depo yakni tempat pemberhentian akhir bus, perbaikan koridor Bus Rapid Transit (BRT) kota Medan seperti pembangunan pedestrian dan halte. Depo yang akan dibangun tersebut akan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Menhub juga berharap dapat berkolaborasi dengan pihak swasta melalui kerja sama pendanaan kreatif melalui skema bagi hasil yang saling menguntungkan dalam penggunaan lahan yang masih tersedia di Terminal Amplas. Lahan tersebut sangat strategis, bisa dibangun hotel, kantor, rumah sakit, serta berbagai fasiltas produktif lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat, pihak investor dan menguntungkan juga bagi negara karena lahan milik negara dapat bermanfaat dan lebih produktif. (IS/AS/RY/ME)