(Surabaya, 18/5/2010) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan pola kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) dalam pembangunan jalur Kereta Api (KA) Bandara Juanda, Surabaya. “Tekad kami, setelah detil disain tahun ini tuntas, tahun depan proyek KA Bandara baru bisa ditawarkan ke swasta yang berminat dengan pola public private patnership ,” kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono kepada wartawan usai Kunjungan Kerja ke jalur rel di dekat lumpur panas Sidoarjo, di Surabaya, Selasa (18/5).

Menurut Bambang, sebelum detil disain KA Bandara Juanda selesai, maka seberapa keterlibatan swasta dan pemerintah dalam proyek itu belum bisa dikalkulasikan. “Berapa besaran cost -nya dan kemungkinan partisipasi swasta juga belum dapat dijelaskan,” katanya. Namun menurut Bambang, keterlibatan pemerintah misalnya dalam pembebasan lahan akan lebih besar dan setelah tuntas baru akan ditawarkan ke swasta. Ini yang ingin diimplementasikan, sesuai semangat Perpres 13/2010 tentang PPP, kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang memperkirakan, persoalan pembebasan lahan untuk KA Bandara Juanda itu relatif tidak akan menimbulkan masalah karena sebagian besar calon lokasi rel dan lainnya, masih milik PT KA. “ Ada banyak masukan soal teknis misalnya relnya melayang sehingga lebih eksklusif atau malah lebih pragmatis disesuaikan dengan kebutuhan eksisting atau lainnya,” katanya. Senada dengan Wamenhub Bambang, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur (Dishub & LLAJ Jatim) Wahid Wahyudi berharap desain rekayasa secara detail dari proyek ini bisa dituntaskan pada tahun ini sehingga tahun depan proyek pembangunan bisa dimulai.  Mengenai KA yang dioperasionalkan, pihaknya cenderung memili KA listrik baru (light rail) yang biasa dioperasikan di Jakarta. (ES)