Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (18/12). Menhub menyampaikan, posko ini akan menjadi pusat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh kebijakan, langkah operasional, dan respons lapangan berjalan terpadu dan tepat waktu.
"Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat, pada masa libur Nataru tahun ini, diperkirakan akan terjadi pergerakan sekitar 119,5 juta orang. Untuk itu, pemerintah membentuk Posko Pusat Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai instrumen pengaturan, pengendalian, serta koordinasi transportasi nasional selama periode tersebut," ujar Menhub Dudy.
Pergerakan pada masa Nataru ini, selain dilakukan oleh umat Nasrani yang merayakan Natal dan melakukan perjalanan ke kampung halaman, juga dilakukan oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum libur akhir tahun untuk bersilaturahmi, berwisata, dan beristirahat. Kondisi ini secara alami mendorong lonjakan pergerakan orang dan barang di seluruh moda transportasi.
Dalam penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026, Menhub menegaskan 4 fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, keamanan dan keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Seluruh jajaran wajib melakukan langkah antisipasi dan mitigasi risiko secara konsisten untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun fatalitas.
Kedua, sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat, agar setiap kebijakan dan tindakan di lapangan berjalan selaras dan saling mendukung.
Ketiga, perhatian terhadap detail menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru. Setiap aspek operasional, sekecil apa pun, tidak boleh diabaikan dan harus diawasi secara cermat.
Keempat, kita harus selalu mengantisipasi ketidakpastian dan kondisi tidak terduga, terutama terkait cuaca ekstrem dan potensi bencana alam, dengan menyiapkan skenario dan langkah respons yang cepat dan tepat.
Dengan berpegang pada 4 fokus tersebut, Menhub berharap penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Selain itu, Menhub juga turun ke lapangan untuk berkoordinasi dan memantau langsung jalannya Angkutan Nataru 2025/2026 ini mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi nanti.
"Dalam beberapa hari terakhir, saya juga telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah simpul transportasi di berbagai wilayah, antara lain di Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur. Saya berdialog langsung dengan para Kepala Daerah guna memastikan kesiapan daerah serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah," jelas Menhub Dudy.
Menhub optimis, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif, pergerakan masyarakat selama periode ini dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Menurut Menhub, keselamatan dan kelancaran transportasi bukan sekadar menunggu kondisi, melainkan hasil dari perencanaan yang matang, pengawasan yang konsisten, dan koordinasi yang disiplin dan berkesinambungan.
Posko Nataru ini dibuka selama 24 jam dan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Selain Kementerian Perhubungan, instansi lain yang mengisi posko terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT. Jasa Marga (Persero), Astra Infra Toll Nusantara, PT. Jasa Raharja (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero),PT. KCIC, PT. PELNI (Persero), PT. Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI/AirNav, Senkom Mitra Polri, RAPI dan ORARI.
Turut hadir dalam acara pembukaan posko Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Korlantas Polri Irjen
Pol. Agus Suryonugroho, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Kepala BNPB Suharyanto, para pimpinan kementerian dan lembaga, para pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan dan Asosiasi Mitra Kerja Kementerian Perhubungan, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perhubungan.(RYS/HH/GT/ETD)