Jakarta – Kemacetan merupakan salah satu persoalan transportasi yang kerap ditemui masyarakat. Ketika jalan semakin padat, pelebaran jalan mungkin terlihat sebagai solusi paling mudah. Namun, apakah langkah tersebut benar-benar dapat menyelesaikan persoalan?

Dalam kebijakan transportasi, persoalan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan melihat gejala di permukaan. Diperlukan kajian mendalam untuk memahami akar masalah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Di sinilah Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan berperan.

Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi, Siti Maimunah, yang akrab disapa Mae, menjelaskan bahwa Baketrans berfungsi sebagai pusat kajian atau think tank yang menjadi landasan pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Secara tugas pokok dan fungsinya Baketrans itu sebagai think tank-nya dari Kementerian Perhubungan. Jadi seluruh hal yang memang menjadi keputusan dari Kementerian Perhubungan itu melalui suatu kajian yang ada di Badan Kebijakan Transportasi,” ujar Mae dalam podcast HubTalks episode 30.

Kajian tersebut diperlukan agar kebijakan tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi juga mempertimbangkan bukti, data, dan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan lebih tepat dalam menjawab persoalan transportasi.

“Kita bertugas untuk melakukan analisis kemudian nanti berdasarkan evidence seperti apa, kemudian kita merekomendasikan, oh ini loh kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi yang ada, dengan permasalahan yang ada,” jelas Mae.

Mae mencontohkan, kemacetan tidak selalu harus diatasi dengan pelebaran jalan. Persoalan itu bisa terjadi karena moda transportasi belum terintegrasi, misalnya ketika masyarakat kesulitan berpindah dari kereta ke angkutan lanjutan akibat jarak atau biaya.

“Dari situ kita cari akar permasalahannya apa, yang paling sesuai dengan kondisi kemacetan yang ada. Belum tentu misalnya dengan kemacetan itu solusinya melakukan pelebaran jalan. Ternyata khawatirnya itu solusi sesaat. Ternyata solusi yang terbaik mungkin permasalahannya di integrasinya. Hal-hal seperti ini yang kita lakukan analisis sehingga kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang terbaik,” ucap Mae.

Untuk menemukan akar persoalan, Baketrans berkoordinasi dengan direktorat teknis atau subsektor serta unit terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan. Baketrans mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menyusun rekomendasi kebijakan. Sementara itu, pelaksanaannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal sesuai bidang transportasi masing-masing.

“Jadi, Badan Kebijakan Transportasi ini melakukan suatu kajian, mencari data, mencari informasi, kemudian kita juga melakukan analisis. Tentunya analisis ini kita tidak sendiri, tentunya bersama-sama dengan teman-teman Direktorat Teknis yang terkait,” ujar Mae.

Kajian dilakukan dengan mencermati beragam persoalan, mulai dari evaluasi kebijakan yang telah berjalan, isu transportasi terkini, hingga tantangan yang berpotensi muncul pada masa mendatang. Isu-isu tersebut dipetakan dan diprioritaskan berdasarkan urgensi serta dampaknya bagi masyarakat.

Keselamatan transportasi menjadi salah satu aspek yang terus diperhatikan. Dalam hal ini, Baketrans berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil investigasi kecelakaan.

“Fokus Baketrans juga terkait masalah keselamatan. Kita bisa melakukan identifikasi permasalahannya. Jadi kalau masalah keselamatan kita menanyakannya ke KNKT. Hasil-hasil dari rekomendasi KNKT itu ada, itu yang nanti kita follow up,” ucap Mae.

Menurut Mae, kajian keselamatan perlu menelaah berbagai kemungkinan penyebab, baik yang berkaitan dengan fasilitas dan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Karena itu, penyusunan rekomendasi juga melibatkan operator, asosiasi, dan kalangan akademisi agar kebijakan memiliki sudut pandang yang lebih menyeluruh.

“Dari situ juga apa yang menjadi permasalahannya akan teridentifikasi, mulai dari sarana prasarananya, apakah itu terkait masalah human resource-nya. Dari sinilah Baketrans akan melakukan suatu kajian dan merekomendasikan. Tentunya pada saat melakukan kajian juga kita menggandeng seluruh stakeholders,” ujar Mae.

Selain menyusun rekomendasi, Baketrans mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul saat kebijakan diterapkan. Langkah ini penting karena pelaksanaan kebijakan transportasi melibatkan banyak pihak dan kondisi di lapangan dapat berubah.

“Baketrans tidak hanya merekomendasikan tapi juga mengidentifikasi risiko. Pada saat kebijakan diterapkan, apa sih risiko yang akan muncul. Mungkin bisa jadi risiko ini harus diantisipasi supaya tidak menjadi suatu permasalahan baru lagi. Tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga how to mitigate the risk,” kata Mae.

Mae mengakui bahwa tidak semua rekomendasi dapat langsung diterapkan. Sejumlah kebijakan memerlukan proses dan koordinasi lebih lanjut karena persoalan yang dihadapi cukup kompleks. Oleh sebab itu, komunikasi dengan direktorat teknis diperlukan agar rekomendasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan.

“Tidak semua diimplementasikan langsung sesuai rekomendasi. Karena bisa saja begitu diimplementasikan risikonya bisa lebih besar dari analisis yang kita lakukan. Sehingga Direktorat Jenderal tidak berani juga langsung melakukan eksekusinya. Di situlah nanti akan ada feedback lagi ke Baketrans untuk dilihat bagaimana yang lebih baik. Jadi ada tahap yang harus dilakukan.”

Mae menambahkan, komunikasi menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan tetap relevan. Baketrans tidak hanya berperan dalam penyusunan rekomendasi, tetapi juga mengawal evaluasi melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Perhubungan.

“Ini perlunya komunikasi. Baketrans juga sebagai koordinator untuk Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Perhubungan. Jadi bagaimana kebijakan Kementerian Perhubungan itu bermanfaat untuk masyarakat, itu Baketrans yang mengawal. Meskipun kita yang menyusun rekomendasi dan analisis tapi eksekutornya tetap ada di Direktorat Jenderal teknis, dan seluruh evaluasinya ada di Baketrans,” lanjutnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah ketersediaan data. Menurut Mae, data transportasi masih tersebar di berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga operator. Kondisi ini membuat pengumpulan data yang lengkap dan terintegrasi perlu terus diperkuat.

“Data ini menjadi salah satu kelemahan di sektor transportasi karena kondisi data kita masih agak parsial. Makin ke sini getting better ya. Kalau saya lihat itu mulai terintegrasi tapi harapannya ke depan itu kita lebih aware lagi sama data-data. Data dukung kadang tidak selalu ada di pusat, bisa jadi ada di Pemda atau operator yang belum melaporkan,” ungkap Mae.

Untuk mendukung kajian berbasis bukti, Baketrans juga membuka ruang kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kolaborasi ini memungkinkan hasil penelitian dari berbagai pihak dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Baketrans juga menjadi perhatian. Salah satunya melalui BKT Academy yang diselenggarakan setiap Jumat sebagai wadah bagi pegawai untuk memperbarui pengetahuan dan memahami perkembangan isu transportasi.

“Baketrans harus berpikir dua tiga langkah lebih maju daripada eksekutor. Untuk itu SDM ditingkatkan salah satunya lewat program BKT Academy setiap hari Jumat. Semua pegawai saya wajibkan untuk ikut, sehingga dapat menambah wawasan terkait isu yang ada, sehingga lebih update dengan kondisi yang ada,” ucap Mae.

Mae menilai, kemampuan membaca persoalan dan menyiapkan kebijakan untuk menghadapi perubahan merupakan hal penting bagi Baketrans. Lembaga ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan beberapa langkah lebih awal sebelum kebijakan dilaksanakan oleh unit teknis.

Masukan masyarakat juga menjadi bagian dari proses tersebut. Baketrans memanfaatkan hasil survei dan berbagai data untuk memahami kebutuhan pengguna transportasi. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya disusun dari sudut pandang penyelenggara, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Kalau ada survei transportasi mohon diisi dengan benar karena datanya benar-benar kami pakai sebagai acuan kebijakan. Kami juga sudah memanfaatkan teknologi big data misalnya Pusintrans (Pusat Informasi Transportasi) untuk analisis kebijakan,” ucap Mae.

Melalui kajian, kolaborasi, dan penguatan kapasitas SDM, Baketrans berupaya memastikan kebijakan transportasi memiliki landasan kuat sebelum diterapkan. Meski perannya tidak selalu terlihat langsung oleh masyarakat, hasil kajian Baketrans menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan transportasi nasional. (ME-HG-LOL)