(Jakarta, 9/2/2012) Kapal yang beroperasi di lintasan pelabuhan Merak-Bakauheuni dalam waktu dekat akan ditambah dari 33 kapal menjadi 40 kapal, menyusul dibangunnya Dermaga VI Pelabuhan Merak. Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak menyurutkan pengusaha perkapalan untuk berinvestasi di rute ini.

‘’Kita berharap dengan ditambahnya dermaga di pelabuhan penyebrangan Merak, akan memperlancar pergerakan kapal dari Merak ke Bakauheni,’’ ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso usai MoU Pengembangan Kawasan Transportasi Terpadu Merak, Banten antara Ditjen Perhubungan Darat, PT ASDP Indonesia Ferry dan Pemerintah Kota Cilegon, Kamis (9/2).

Suroyo menjelaskan, pembanguan Dermaga VI Merak ini akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan anggaran APBN tahun 2012-2014. Tahap pertama untuk pembangunan dermaganya saja dibutuhkan dana sekitar Rp 28 miliar, dan untuk penyelesaian dermaga beserta perlatannya akan menelan investasi sekitar Rp 250 miliar.

Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Kota Cilegon juga harus melakukan pembenahan dan pembongkaran warung-warung di sekitar jalan raya menuju dermaga, akses jalan maupun terminal bus sehingga tampak bagus dan rapi. Seperti di pelabuhan ferry dari Batam ke Singapura.

 Pelabuhan Merak, saat ini setiap harinya menyeberangkan  sekitar 5.000 hingga 5.5000 kendaraan yang terdiri dari 3.100-3.200 truk, 1.500 mobil kecil, belum lagi bus dan sepeda motor. Dengan 5 dermaga dan 33 kapal yang melakukan dok secara bergantian hingga saat ini praktis kemacetan bisa terurai.

 ‘’Kemacatan yang mengekor hingga beberapa kilometer beberapa waktu lalu karena memang pemerintah melarang kapal berlayar, disebabkan saat itu kondisi ombak dan gelombang yang cukup tinggi, yang dapat membahayakan pelayaran. Kalau keadaan normal, tidak akan ada antrian,’’ jelas Suroyo.

Sementara Direktur Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Wiratno dalam kesempatan yang sama mengatakan, kemacetan yang terjadi di Merak akhir-akhir ini memang disebabkan oleh hal teknis. Tapi dalam kondisi normal, 5 dermaga dengan 33 kapal yang melakukan doking secara bergantian sudah cukup.

Kalaupun pemerintah memandang perlu untuk menambah dermaga maupun  kapal penyeberangan, hal itu bukan terkait dengan kepentingan kita saat ini, namun kepentingan beberapa tahun mendatang, yang mana dengan pertumbuhan jumlah pendudukan dan meningkatnya perekonmian daerah, maka jumlah kendaraan dan manusia yang akan menggunakan jasa penyebrangan juga dipastikan akan meningkat.

Peningkatan ini harus diantisipasi sejak sekarang, bukan saat peningkatan kebutuhan itu terjadi. ‘’Kita tambah dermaga dan kapalnya, sekaligus mengantisipasi kebutuhan penyeberangan 5 tahun kedepan,’’ ujarnya.

Disinggung rencana investasi perusahaan perkapalan dengan rencana pembanguan JSS, Wiratno mengatakan, investasi di sektor penyebrangan masing menguntungkan. Apalagi Ditjen Perhubungan Darat tidak pernah mempersulit dalam perizinan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Karena, pembangunan JSS masih akan dilakukan 15 tahun mendatang. Sementara itu kebutuhan menyebrang dan memindahkan barang dari satu daerah ke daerah lain harus dilakukan saaat ini, bukan 15 tahun mendatang. (PR)