(Jakarta, 3/6/2012) Kementerian Perhubungan sedang menyusun kebijakan dan strategi atau Roadmap dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi udara atau yang disebut dengan program Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
Seperti diketahui, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif serta berkontribusi dalam rangka penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca dan Perpres nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Melalui Perpres tersebut setiap subsektor transportasi (darat, laut, udara, kereta api) harus segera menyusun target penurunan emisi gas rumah kaca secara realistis sebagaimana tercantum dalam Perpres tersebut.
Untuk sektor transportasi udara, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memalui kelompok kerja telah menyusun beberapa program dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca. "Untuk bidang transportasi udara diharapkan tahun ini dapat diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden di dalam revisi Perpres 61," demikian disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Herry Bakti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Arfianti Samad saat membuka acara Sosialisasi dan Forum Group Discussion Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Selasa (3/6) di Hotel Aston Paramount Serpong, Tangerang.
Sebagaimana dilansir International Energy Agency pada 2009, sektor transportasi berkontribusi sebanyak 19 % dari konsumsi energi global dan berperan sekitar 23 % terhadap emisi karbon dioksida yang diakibatkan penggunaan bahan bakar fosil. Pada tahun 2006, sektor transportasi menghasilkan 7,5 giga ton emisi karbon dioksida. Kedepan, emisi karbon dioksida dari transportasi akan berkembang cepat kecuali ada tindakan serius.
Seperti disampaikan Arfianti, dalam rangka menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca khususnya di sektor transportasi udara dapat dilakukan melalui program-program seperti, regenerasi mesin pesawat udara dengan standar efisiensi BBM lebih tinggi, peningkatan upaya efisiensi dari aspek operasional dan perawatan, penggunaan Biofuel untuk penerbangan, penggunaan energi terbaharukan bagi operasional airport, perbaikan Air Traffic Management dan pelayanan lalulintas udara berbasis PBN serta pengimplementasian eco-airport.
"Roadmap RAN-GRK ini juga merupakan komitmen Indonesia pada ICAO Assembley 37 tahun 2010 dimana Indonesia sudah menyampaikan National Action Plan on Aviation and Climate Change," jelas Arfianti.
Dengan upaya ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan citra dan posisi Indonesia di dalam komunitas penerbangan internasional, serta secara khusus dapat memberikan dampak positif terhadap rencan pencalonan Indonesia sebagai anggota ICAO Council pada tahun 2013.
Arfianti mengatakan dengan dilaksanakannya program-program tersebut secara berkelanjutan dari 2012 hingga 2020 diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca. Targetnya, untuk penerbangan domestik diharapkan dapat menurunkan emisi sebesar 12,5% atau setara denigan 0,013 giga ton CO2 dan untuk penerbangan Internasional sebesar 7,1% atau setara dengan 0,0032 giga ton CO2. Sehingga secara total dapat menurunkan emisi sebesar 10,8% atau setara dengan 0,0162 giga ton CO2.
"Pada kesempatan ini kami mengingatkan kembali kepada semua pemangku kepentingan industri penerbangan agar secara bersama-sama berupaya mempelopori, serta berinisiatif dan bertindak di dalam kerangka (Roadmap) dan dalam setiap tindakan selalu mempertimbangkan aspek perubahan iklim dan mitigasi gas rumah kaca, sehingga ancaman dan dampak perubahan iklim terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan dapat diminimalisir," ujar Arfianti.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari para pemangku kepentingan industri penerbangan antara lain perwakilan dari kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Markas Besar Angkatan Udara RI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, PT. Angkasa Pura, perusahaan maskapai dan IATCA. Selain kegiatan sosialisasi juga dilakukan forum group discussion dengan para pembicara dari berbagai instansi terkait. (RDH)
