Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran Angkutan Laut Lebaran 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut selama periode mudik.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan 829 unit kapal yang mampu melayani hingga 3,26 juta penumpang melalui 636 pelabuhan yang telah disiapkan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Budi Mantoro mengatakan bahwa layanan dan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan laut. Untuk itu, sejumlah langkah disiapkan Kemenhub untuk meningkatkan kelayakan operasional kapal.
Hingga Februari 2026, Ditjen Perhubungan Laut telah melakukan uji kelaiklautan secara berkala terhadap 2.117 unit kapal guna memastikan seluruh armada yang beroperasi memenuhi standar keselamatan pelayaran.
Jelang mudik tahun 2026 ini, Ditjen Perhubungan Laut telah memastikan ketersediaan layanan transportasi laut mampu mengakomodir kebutuhan mobilitas para pemudik, dengan tetap menjangkau wilayah 3TP (terdepan, terpencil, tertinggal, dan perbatasan).
“Kami tetap hadir menyediakan angkutan laut dan memastikan keselamatan berlayar, serta tetap melayani daerah 3TP” ujar Budi Mantoro dalam Podcast HubTalks pada Senin (9/3).
Budi melanjutkan, angkutan laut memiliki tantangan potensi cuaca buruk seperti gelombang tinggi atau angin kencang yang mengakibatkan kapal tidak diperkenankan berlayar. Kondisi tersebut kerap menyebabkan keterlambatan keberangkatan kapal di sejumlah pelabuhan demi memastikan keselamatan pelayaran.
“Di laut kita selalu berpatokan pada kondisi cuaca. Kalau cuaca berpotensi bad weather, strong wind, dan lain-lain, maka kapal tidak bisa berlayar. Jadi kemacetan di laut biasanya disebabkan karena cuaca buruk sehingga kapal tidak bisa berangkat atau bersandar,” jelas Budi.
Selain menyiapkan armada dan memastikan kelayakan kapal, pemerintah juga memberikan stimulus bagi masyarakat melalui potongan tarif tiket kapal sebesar 30% untuk kapal yang dioperasikan oleh PT PELNI. Hingga saat ini, penjualan tiket dengan skema stimulus tersebut telah mencapai sekitar 188 ribu tiket.
“Selain mudik gratis, ada juga stimulus tarif yang diberikan untuk mendukung kelancaran dan membantu masyarakat selama mudik sebesar 30% untuk kapal-kapal yang dioperasikan oleh PT PELNI”, ucap Budi.
Pada tahun 2026 ini, Ditjen Perhubungan Laut juga melanjutkan program mudik gratis angkutan laut yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Program ini sebelumnya berfokus pada pengangkutan sepeda motor secara gratis, namun dalam setahun terakhir mulai diperluas untuk dapat juga melayani penumpang biasa, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Dulu berkonsentrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), sekarang sudah berkembang hingga Papua, Ternate, dan Maluku Utara. Jadi sudah tidak lagi satu rute seperti dulu dari Tanjung Priok - Tanjung Emas - Surabaya yang mengangkut motor. Tahun ini sudah dialokasikan ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan untuk pemerataan layanan,” ungkap Budi.
Untuk tahun ini, kuota program mudik gratis angkutan laut berkisar 69 ribu penumpang. Hingga saat ini, jumlah tiket yang telah terdaftar mencapai sekitar 15.938 penumpang, terutama dari wilayah NTB, NTT, dan Ambon.
Calon pemudik dapat memperoleh informasi mengenai rute dan ketersediaan kuota melalui media sosial resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun Kementerian Perhubungan. Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui website nusantara.hub yang telah disediakan.
Tahun 2026 ini, Ditjen Hubla juga memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan penyeberangan karena Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri berlangsung dalam periode yang berdekatan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsentrasi penumpang dan kendaraan di beberapa pelabuhan penyeberangan.
Untuk mengantisipasi kepadatan di kawasan Pelabuhan Merak, pemerintah melakukan pengaturan distribusi kendaraan ke beberapa pelabuhan penyeberangan mulai 13 Maret 2026 serta menambah kapasitas kantong parkir.
“Tahun ini ada kondisi yang cukup unik karena hari raya Nyepi dan Lebaran waktunya berdekatan. Ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Kita juga harus menghormati masyarakat Bali yang menjalankan ibadah Nyepi yang membutuhkan suasana tenang tanpa aktivitas transportasi. Maka tentu akan ada konsentrasi penumpang dan kendaraan di beberapa Pelabuhan,” tambah Budi.
Selain itu, pada sejumlah pelabuhan seperti Ketapang, Gilimanuk, dan Merak–Bakauheni telah diterapkan sistem geofencing. Dengan sistem ini, pemesanan tiket tidak dapat dilakukan jika pengguna berada dalam radius tertentu dari pelabuhan, sehingga calon penumpang harus memesan tiket dari luar area tersebut.
Masyarakat yang akan melakukan perjalanan penyeberangan diimbau untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan serta membeli tiket minimal H-1 sebelum keberangkatan, serta berangkat ke Pelabuhan mendekati jam keberangkatan kapal sesuai tiket. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari penumpukan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian Perhubungan berharap penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, serta memberikan kenyamanan bersama bagi mobilitas masyarakat selama periode mudik.