(Lombok, 24/4/2014) – Program penurunan gas emisi kendaraan bermotor di Indonesia mendapatkan dukungan dari pihak Jerman. Hal tersebut ditandai oleh ditandatanganinya MOU antara Kementerian Perhubungan dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ) atau Jerman International Agency mengenai efisiensi energi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor transportasi darat di regional ASEAN pada Kamis (24/4) di Lombok.
MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Leon Muhamad dan Programme Director of ASEAN-German Technical Cooperation, Cities-Environment-Transport Roland Haas.
“MoU ini merupakan hal yang bagus karena ini adalah komitmen yang kita tuangkan dalam 1 perjanjian untuk menurunkan emisi gas dari transportasi darat di perkotaan,” jelas Leon. Leon menambahkan MoU ini menjadi pijakan bagi Indonesia dan Jerman dalam bekerja sama untuk menurunkan gas emisi dari kendaraan bermotor.
Staf Ahli Bidang Teknologi dan Lingkungan Kementerian Perhubungan Nugroho Indrio menyatakan bahwa dengan jangka waktu sampai dengan tahun 2016, Jerman memberikan bantuan dana sebesar €14 juta untuk mengembangkan program-program aksi untuk menurunkan gas emisi dari kendaraan bermotor di 7 kota. Sebelumnya, program aksi penurunan gas emisi kendaraan bermotor sudah dilakukan di 3 kota yaitu Medan, Manado, dan Batam. “Kemudian 4 kota lain yang akan mulai dilakukan aksi penurunan gas emisi dari kendaraan bermotor adalah Bogor, Solo, Palembang, dan Balikpapan,” tambah Indrio.
Proyek efisiensi energi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor transportasi darat di regional ASEAN merupakan permintaan Sekretariat ASEAN kepada Kementerian Federal Jerman untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan. Proyek ini merupakan bagian dari kerjasama teknis ASEAN – Jerman untuk program Kota Lingkungan Transportasi. Tujuan proyek secara keseluruhan adalah agar strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan efisiensi energi dan reduksi gas rumah kaca dapat dikembangkan, diterapkan dan dimonitor.
Pencapaian tujuan dari pelaksanaan proyek tersebut akan diukur oleh indikator kinerja sebagai berikut:
1. Dikembangkan atau diadopsinya suatu strategi atau rencana aksi untuk meningkatkan efisiensi energi (misalnya untuk logistik) oleh Kementerian Perhubungan sebagai masukan untuk perbaikan Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-GRK).
2. Dikembangkannya sebuah kebijakan atau peraturan untuk meningkatkan efisiensi energi pada sektor transportasi darat dan siap untuk diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dalam konteks mitigasi perubahan iklim.
3. Dikembangkan atau digunakannya sebuah sistem untuk memantau pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-GRK) untuk aksi transportasi darat.
4. Penguatan kapasitas mitra untuk memonitor, evaluasi dan melaporkan aksi dalam meningkatkan efisiensi energi pada sektor transportasi darat.
Selama waktu yang disepakati dalam pelaksanaan proyek, GIZ dalam lingkup anggaran proyek, akan memberikan masukan sebagai berikut:
1. Para ahli dari staf proyek di Bangkok akan mendukung proyek
2. Ahli nasional akan bekerja secara terus menerus di Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan kegiatan proyek
3. Ahli internasional dan nasional dalam jangka pendek akan memberikan dukungan metodologi kepada Kementerian Perhubungan untuk mempersiapkan studi, materi training dan kontribusi terhadap konferensi dan workshop
4. Penyediaan 5 diskusi kelompok dan 2 lokakarya atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang terlibat.
(RY)
