JAKARTA - Pemerintah Indonesia menggalang dukungan agar bisa terpilih kembali menjadi anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) kategori C untuk periode 2016-1017. Penggalangan dukungan dilakukan lewat kegiatan Diplomatic Reception, dengan mengundang para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat yang berada di Jakarta.

Penyelenggaraan Diplomatic Reception dilaksanakan di Ruang Mataram Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (15/09). Acara dihadiri sekitar 150 undangan, dimana Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertindak sebagai tuan rumah.

Dirjen Perhubungan Laut, Bobby R. Mamahit mengatakan, Indonesia memiliki kepentingan menjadi anggota Dewan IMO karena letak geografisnya yang sangat strategis. “Pemerintah terus meningkatkan keselamatan dan keamanan serta pelayaran yang efisien di laut yang aman. Dengan menjadi anggota Dewan IMO, Indonesia bisa memberikan kontribusi bagi terciptanya keselamatan dan keamanan dunia pelayaran internasional,” katanya.

Dijelaskan Bobby, Indonesia mencalonkan diri menjadi anggota dewan IMO untuk kategori C yaitu kategori bagi negara yang memiliki letak dan kepentingan strategis. Indonesia terletak di Selat Malaka sehingga berpengaruh terhadap arus lalu lintas kapal di dunia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan 17.499 pulau dengan garis pantai 80.570 km. Indonesia menjadi anggota IMO sejak 1961 dan aktif menyumbangkan pemikirannya di Dewan IMO sejak 1973.

Bobby menambahkan, dalam acara Diplomatic Reception, para tim lobi telah dibagi tugasnya yang akan secara aktif melakukan lobi kepada para tamu perwakilan negara sahabat untuk mendapatkan dukungan suara dari negara-negara anggota IMO pada saat sidang Majelis IMO mendatang, di London.

Sebelumnya, pada periode tahun 2014-2015 Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota Dewan IMO kategori C dengan mendapatkan 132 suara dari 154 suara yang masuk. Sedangkan anggota untuk kategori A diberikan kepada negara-negara yang memiliki kapal terbanyak, dan kategori B adalah keanggotaan dewan bagi negara yang paling banyak menggunakan jasa pelayaran. (BUN)