(Jakarta, 1/11/2012) Hasil Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan hendaknya berkolaborasi dengan lembaga dan masyarakat. “Hasil kajian Litbang jangan hanya menghasilkan output adminstrasi tetapi harus dikaji manfaat yang dirasakan masyarakat. Itulah pola pikir yang perlu diubah dalam melakukan penelitian dan kajian,“ demikian disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tasdik Kinanto dalam ceramah ilmiah Temu Karya Peneliti II Badan Litbang Perhubungan di Auditorium Badan Litbang Perhubungan Jakarta, Kamis (1/11).
Tasdik mengakui ada beberapa hal yang kerap menjadi kelemahan lembaga Litbang di tiap Kementerian/Lembaga. “Salah satunya adalah belum sinergisnya program litbang dengan program unit terbatas. Hal ini menjadi ego sektoral kelembagaan,” jelasnya.
Hal lain menurut Tasdik yang masih menjadi kelemahan Litbang yaitu belum optimalnya publikasi hasil litbang, kurangnya utilisasi hasil litbang, belum optimalnya pemanfaatan kapasitas terpasang lembaga litbang, belum optimalnya pengukuran kinerja litbang, serta belum memadainya sumber daya litbang (SDM peneliti, anggaran, sarana prasarana,network).
Pembenahan masalah transportasi, lanjut Tasdik tidak cukup semata-mata mengatasi masalah teknis seperti perbaikan sistem dan jumlah kendaraan. Pola pikir (mindset) dan budaya (culture set) merupakan hal penting yang perlu dibenahi terutama dalam kerangka reformasi birokrasi. “Sebagai lembaga yang berperan dalam riset dan pengembangan, Badan Litbang Perhubungan dituntut menjawab tantangan bagaimana membangun manusia perhubungan yang sesuai kebutuhan dan strategi pembangunan transportasi di Indonesia melalui kajian dan penelitian,“
Tasdik Kinanto dalam ceramah ilmiah yang mengetengahkan topik bahasan "Reformasi Birokrasi dan Aktualisasinya Dalam Meningkatkan Peran dan Fungsi Lembaga Litbang" memaparkan kedudukan birokrasi dituntut handal dalam menangani kehidupan bangsa dan negara. “ Sebagai birokrat harus melakukan pembenahan agar dapat menjalankan pemerintahan yang baik (good govenance) dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, “ jelasnya. Lebih lanjut ia mengatakan pembenahan yang diinginkan adalah perubahan yang terencana dengan baik, bertahap, berkelanjutan guna mewujudkan good governance yaitu terciptanya kepemerintahan yang baik dan mendukung pencapaian nasional.
Kegiatan Temu Karya Peneliti ini merupakan kegiatan rutin Badan Litbang Perhubungan yang telah terlaksana kedua kalinya tahun 2012. Tema “Reformasi Birokrasi dan Aktualisasinya dalam Meningkatkan Peran dan Fungsi Lembaga Litbang” dipilih sejalan dengan keinginan Badan Litbang Perhubungan dalam menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas, lebih aplikatif, dan lebih tepat guna dalam meningkatkan peran dan fungsi Badan Litbang guna mendukung reformasi birokrasi. Diskusi kelompok Temu Karya Peneliti Tahap II Tahun 2012 menyajikan pemaparan 31 makalah yang terdiri dari 7 makalah peneliti madya, 9 makalah peneliti muda, 7 makalah peneliti pertama, dan 8 makalah calon peneliti. Hasil penelitian yang dipaparkan akan dinilai oleh Tim Penilai dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan litbang perhubungan untuk mendapatkan masukan penyempurnaan serta akan ditetapkan sebagai hasil makalah terbaik dari masing-masing jenjang jabatan peneliti. (ARI)