Jakarta - Kemacetan selalu mewarnai Kota Bogor. Bahkan kota yang beririsan langsung dengan ibu kota Jakarta ini juga sering disebut sebagai "Kota Sejuta Angkutan Kota", saking banyaknya angkutan kota yang beroperasi di kota ini.

Kemacetan di kota Bogor disebabkan oleh melimpahnya jumlah angkutan kota, yang jumlahnya tidak sebanding dengan jalan yang tersedia di kota Bogor. Masalah kemacetan sulit dihindari disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di ruas-ruas jalanan kota Bogor, sementara lebar jalan yang tetap begitu-begitu saja, dan budaya bertransportasi umum masyarakat yang masih rendah.

Kehadiran Biskita Trans Pakuan Disambut Atusias Warga Kota

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mencoba menghadirkan transportasi layanan angkutan umum massal Biskita Trans Pakuan di kota ini.

Saat dilakukan ujicoba selama sepekan beberapa waktu lalu, Biskita Trans Pakuan ternyata disambut antusias dan sangat baik oleh warga Bogor. Sampai dengan Minggu pekan lalu, tercatat 10.977 penumpang telah memanfaatkan layanan tersebut sejak peluncuran uji coba (soft launching) yang dilakukan oleh Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan dan Walikota Bogor pada Selasa (2/11).

Menurut Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi, meski hingga kini layanan Biskita Trans Pakuan baru beroperasi di satu rute yaitu Koridor Stasiun Bogor – Ciparigi, terdapat kecenderungan jumlah penumpang semakin meningkat. Jika pada hari pertama peluncuran penumpang baru tercatat 733 orang, maka rata-rata penumpang per hari saat ini sudah mencapai 1830 orang dengan jumlah penumpang terbanyak 2400 orang pada Sabtu (6/11). “Jadi di Koridor Stasiun Bogor -Ciparigi yang dilayani 10 unit bus ini, load factor sudah mencapai 66% hanya dalam waktu satu pekan,” jelas Tatan.

Antusiasme warga Kota Bogor ini menurut Tatan dapat menjadi semangat bagi operator dan semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan pelayanan. Hasil evaluasi menunjukkan memang masih banyak yang harus diperbaiki setelah satu pekan uji coba berlangsung baik meliputi sarana, prasarana maupun operasional. “Memang tidak mungkin sebuah layanan publik yang baru operasional, langsung berfungsi maksimal tanpa kekurangan, dan itulah perlunya uji coba sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan,” ujar Tatan.

Beberapa kekurangan yang ditemui pada aspek sarana misalnya belum ada tanda informasi larangan makan/minum di dalam bus, belum terdapat hand sanitizer ataupun adanya unit armada yang AC-nya kurang dingin. Sementara itu menyangkut prasarana dan hambatan operasional misalnya kondisi halte belum steril, masih kurangnya rambu stop, serta dukungan pengaturan lalu lintas sepanjang koridor. Dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan Senin pecan lalu, menurut Tatan semua pihak telah mengetahui dan menyepakai hal-hal yang harus diperbaiki. Seperti misalnya Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor sebagai operator menyanggupi untuk memperbaiki aspek layanan sarana, sementara Dishub Kota Bogor juga terus akan meningkatkan dukungan terkait aspek prasarana dan pengamanan lalu lintas koridor.

Tatan juga menambahkan bahwa komunikasi dan koordinasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan Biskita Trans Pakuan sejauh ini berjalan cukup baik. “Oleh karena itu kami berharap Kota Bogor dapat merealisasikan program subsidi Pemerintah Pusat untuk pengembangan angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service ini dengan baik pula,” kata Tatan.

Diharapkam sampai dengan sebulan ke depan pihak operator mampu memenuhi realisasi keseluruhan layanan sebanyak 4 koridor. Adapun koridor yang belum operasional adalah Terminal Bubulak – Cidangian, Terminal Bubulak – Ciawi dan Terminal Parung Banteng – Air Mancur Bogor.

Program Subsidi Pemerintah Pusat untuk Kota Bogor

Biskita Trans Pakuan ini merupakan Bagian dari program pemerintah pusat Layanan angkutan umum massal dengan konsep Bus Rapid Transit (BRT), juga merupakan bagian dari program subsidi pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan. Program subsidi yang diberikan adalah dalam bentuk skema Buy The Service atau sering disebut BTS sebagai bagian dari pengembangan transportasi massal di wilayah Bodetabek (Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) dengan Kota Bogor sebagai Pilot Project.

Dalam skema BTS ini, pemerintah pusat memberikan subsidi dengan membayar semua biaya operasional yang dilakukan operator yang memberikan layanan. Perusahaan yang menjadi operator terpilih melalui kegiatan lelang dan memiliki kewajiban memenuhi semua standar pelayanan minimal yang ditetapkan agar dapat menerima subsidi.

Biskita merupakan akronim dari Bus Inovatif, Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi, dan Andal. Nama ini dipilih karena cukup mudah diingat dan diharapkan dapat mendorong rasa ikut memiliki di kalangan masyarakat. Akronim BISKITA yang kemudian dilengkapi dengan kalimat “Integrated By BPTJ” serta tagline #PilihanCerdasBermobilitas merupakan sebutan yang mewakili keseluruhan konsep layanan BRT yang dikembangkan di Jabodetabek. Untuk Kota Bogor disepakati menjadi Biskita Trans Pakuan sebagai perwujudan kolaborasi antara Pemerintah Pusat (BPTJ) dan Pemerintah Kota Bogor dalam menyajikan layanan BRT untuk masyarakat Kota Bogor.

Selanjutnya title ‘Biskita’ integrated by BPTJ akan tetap diusung jika program BTS BPTJ berlanjut di di wilayah lain di Bodetabek dengan tetap mengakomodir hal-hal yang mewakili identitas kota atau kabupaten setempat sebagai perwujudan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

Layanan angkutan umum massal Biskita Trans Pakuan dihadirkan dengan standar layanan yang jauh lebih baik dibanding angkutan konvensional. Konsep BRT yang menjadi acuan standar pelayanan mensyaratkan pemenuhan berbagai aspek seperti keselamatan, kenyamanan dan kemudahan pelayanan. Layanan Biskita Trans Pakuan juga dilengkapi tekhnologi informasi seperti dalam bentuk aplikasi digital untuk kemudahan pelayanan bagi masyarakat serta pemasangan berbagai peralatan berbasis internet (Internet of Things) IOT. (AS/IS/HG/ME/HS)