Jakarta – Konektivitas menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan transportasi Indonesia. Bukan sekadar menghadirkan jalan, rel, pelabuhan, atau bandara, konektivitas juga berarti memastikan masyarakat dapat menjangkau berbagai moda transportasi hingga tiba di tujuan akhir.

Namun, ketersediaan moda transportasi utama belum tentu menjamin perjalanan masyarakat menjadi mudah dan terjangkau. Akses dari tempat tinggal menuju halte atau stasiun, serta perjalanan dari titik kedatangan menuju tujuan akhir, masih perlu diperhatikan. Persoalan inilah yang dikenal sebagai first mile dan last mile.

Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans), Siti Maimunah, yang akrab disapa Mae, mencontohkan situasi yang kerap dialami masyarakat di Jabodetabek. Tarif transportasi umum yang relatif murah bisa terasa kurang terjangkau ketika ditambah biaya perjalanan menuju dan dari halte atau stasiun.

“Orang Jabodetabek naik KRL murah ya, naik KRL itu murah banget atau naik TJ itu Rp3.500. Kemudian menuju TJ dari rumah kita harus naik ojek Rp15.000, terus dari stasiun sampai kantor naik ojek lagi Rp15.000. Berarti sudah Rp30.000 hanya untuk first mile dan last mile, sedangkan moda utama yang jauh tadi hanya Rp3.500,” jelas Mae dalam podcast HubTalks episode 30.

Ilustrasi Mae menunjukkan bahwa biaya perjalanan tidak hanya ditentukan oleh tarif moda utama. Akses dari rumah menuju halte atau stasiun, serta perjalanan lanjutan menuju tempat tujuan, turut menentukan total ongkos yang harus dikeluarkan masyarakat.

“Itu yang disebut first mile sama last mile. Jadi bagaimana transportasi menghubungkan dari titik awal sampai titik akhir, itu yang dibilang transportasi,” ujar Mae.

Menurut Mae, persoalan serupa juga terjadi dalam distribusi barang. Biaya logistik dapat meningkat ketika proses pengiriman tidak memperhitungkan seluruh perjalanan, mulai dari lokasi barang diambil hingga diterima oleh penerima.

“Biaya logistik di Indonesia masih cukup tinggi, salah satu permasalahannya adalah di first mile sama last mile-nya. Jadi delivery barang itu jadi lebih mahal karena tidak dipikirkan dari ujung barang itu diambil sampai di ujung barang itu diterima,” ucap Mae.

Karena itu, kebijakan transportasi perlu memandang perjalanan sebagai satu rangkaian yang saling terhubung, bukan sekadar menyediakan moda utama. Ketersediaan kereta, bus, atau angkutan lainnya perlu diimbangi akses penghubung yang memudahkan masyarakat melanjutkan perjalanan.

Tantangan konektivitas semakin kompleks mengingat Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda. Kebijakan transportasi yang sesuai untuk kawasan perkotaan belum tentu dapat diterapkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jadi kalau kita bicara masalah kebijakan, tentunya kebijakan itu tidak bisa disamaratakan dengan kondisi demografi Indonesia yang luar biasa dengan 17.000 pulaunya. Salah satu tugas kewajiban Kementerian Perhubungan itu adalah menghubungkan semua orang yang ada di Indonesia ini bisa terhubung (connected),” ucap Mae.

Mae menegaskan bahwa pendekatan kebijakan harus mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah. Jika di perkotaan pengembangan transportasi publik dapat diarahkan pada layanan seperti MRT dan Transjakarta, kebutuhan di wilayah 3T bisa berbeda. Salah satunya melalui penyediaan angkutan perintis.

“Kebijakan yang kita rekomendasikan tentunya tidak sama dengan kebijakan di perkotaan. Kalau di perkotaan kita bicara public transport seperti MRT, Transjakarta. Tapi di daerah 3T mungkin kebijakannya akan berbeda, bagaimana kita menyediakan angkutan perintis di sana,” tuturnya.

Papua menjadi salah satu contoh bagaimana kondisi geografis menentukan pilihan moda transportasi. Menurut Mae, penyediaan angkutan darat di wilayah tertentu tidak selalu efisien. Kondisi topografi dan keterbatasan infrastruktur dapat menjadikan transportasi udara sebagai pilihan yang lebih sesuai.

Namun, penyediaan layanan juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Kapasitas pesawat, misalnya, perlu disesuaikan dengan kondisi infrastruktur dan jumlah penumpang. Pengoperasian pesawat berkapasitas besar belum tentu tepat apabila fasilitas yang tersedia tidak mendukung atau jumlah penumpang tidak sebanyak perkiraan.

“Contohnya, di Papua tidak efisien kalau kita siapkan angkutan darat karena topologi pulaunya seperti itu, jadi harus angkutan udara. Kita harus punya data kebutuhan di sana seperti apa. Kalau kita siapkan pesawat yang besar ternyata nggak mungkin dengan kondisi infrastruktur yang ada atau memang yang bergerak nggak sebanyak itu, jadi nggak efisien,” ujar Mae.

Mae menambahkan, Baketrans bertugas memastikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi setiap wilayah. Dengan demikian, penyediaan layanan transportasi tidak sekadar mengejar ketersediaan moda, tetapi juga mempertimbangkan jenis layanan yang benar-benar dibutuhkan.

“Tugas dari Baketrans memastikan bahwa yang kita rekomendasikan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat berdasarkan kondisi masing-masing wilayahnya,” kata Mae.

Ke depan, pendekatan berbasis kebutuhan tersebut diharapkan semakin berkembang melalui pemanfaatan data. Mae menyampaikan bahwa arah kebijakan transportasi perlu semakin berbasis bukti (evidence-based), dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk membaca perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat.

“Masa depan Baketrans itu memang bicara harus evidence-based. Sebagai think tank dan otak Kementerian Perhubungan, harapan saya Baketrans dapat berkolaborasi luas,” ujar Mae.

Mae juga menyampaikan bahwa Baketrans telah memanfaatkan teknologi big data, salah satunya melalui Pusintrans atau Pusat Informasi Transportasi, yang menjadi ruang operasi dan pusat kendali Kementerian Perhubungan untuk mendukung analisis kebijakan. Data tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami pola perjalanan dan kebutuhan layanan transportasi.

“Kita juga sudah memanfaatkan teknologi big data misalnya Pusintrans untuk analisis kebijakan,” ucap Mae.

Selain data, masukan langsung dari masyarakat juga berperan penting. Mae mengajak masyarakat berpartisipasi dalam survei transportasi dan mengisi informasi sesuai kondisi sebenarnya karena hasil survei menjadi salah satu acuan dalam merumuskan kebijakan.

“Masukan dari HubFams (panggilan untuk penonton podcast HubTalks) sangat valuable bagi Kementerian Perhubungan. Tentunya hasil dari masukan ini kita akan tahu kebutuhan masyarakat itu seperti apa sih dan kondisi di masyarakat saat ini tuh seperti apa,” ungkap Mae.

Mae juga membayangkan layanan transportasi pada masa mendatang dapat disusun secara lebih spesifik sesuai kebutuhan setiap orang. Menurutnya, kebutuhan transportasi masyarakat tidak selalu sama karena pola perjalanan dan kondisi tiap individu berbeda.

“Saya bahkan berpikiran ke depannya dalam menyusun suatu kebutuhan transportasi itu tidak bisa sama. Jadi kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan person by person, itu ke depan harusnya seperti itu. Bagaimana kita sebagai sektor transportasi bisa menyiapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang,” jelas Mae.

Gagasan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan konektivitas bukan hanya tentang menghadirkan sarana transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari itu, layanan yang tersedia perlu menjawab persoalan nyata masyarakat, baik terkait biaya perjalanan, akses menuju moda utama, maupun pilihan transportasi yang sesuai dengan kondisi geografis daerah.

Dengan menganalisis dan memanfaatkan data, Baketrans berupaya mendorong kebijakan yang tidak hanya berfokus pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kebutuhan penggunanya. Sebab, transportasi yang benar-benar terhubung mampu menjangkau masyarakat dari titik awal hingga tujuan akhir, baik di perkotaan maupun wilayah terpencil. (ME-HG-LOL)