(Jakarta, 14/3/2014)  Untuk menekan tingkat kemacetan yang menjadi salah satu penyebab pemborosan dalam penggunaan energi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah pusat akan segera menerapkan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP). Sebagai pilot project (proyek percontohan) ERP akan diterapkan di DKI Jakarta dan Surabaya.

‘’Penerapan ERP merupakan salah satu cara untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak. Harapannya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum masal,’’ kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso usai Sidang Anggota ke-12 Dewan Energi Nasional di Kantor Kementerian Perhubungan, Rabu (12/3).

Mempercepat penerapan ERP merupakan salah satu rekomendasi dalam Sidang Anggota ke-12 Dewan Energi Nasional yang mengangkat tema ‘’ketahanan dan kemandirian Energi Guna Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan’’.

Jalan-jalan mana yang akan di terapkan ERP di DKI Jakarta dan Surabaya nantinya, Suroyo menjelaskan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemda setempat.

Menurutnya, jalan-jalan yang akan diberlakukan ERP adalah jalan-jalan protokol yang sering dilewati kendaraan dan mengakibatkan kemacetan. Di Jakarta mungkin akan diterapkan di Jl Jend Sudirman dan MH Thamrin, bahkan bisa dimungkinkan hingga Jl Hayam Wuruk. ‘’Kita koordinasikan dengan Pemda DKI Jakarta. Apakah mulai dari luar atau cukup di dalam (tengah kota),’’ katanya.

Menurut Suroyo, jika pemerintah bisa menerapkan ERP di beberapa titik jalan protokol, energi yang berkurang akan sangat luar biasa. Bilmana ERP ini nantinya diterapkan dan menghasilkan uang dalam jumlah besar, uang tersebut harus digunakan untuk kepentingan trasportasi seperti memperbaiki angkutan umum masal yang digunakan oleh masyarakat banyak. Bukan untuk membiayai proyek lain.

Namun Suroyo mengingatkan, sebelum ERP itu diberlakukan, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan persiapan yang matang, baik sarana maupun prasarana serta infrastukturnya, seperti kendaraan angkutan umum masal yang akan dipergunakan untuk memindahkan masyarakat dari satu titik ke titik lain dan jalan-jalannya.

Mempercepat penerapan atau pengalihan kendaraan pribadi ke sistem ternasportasi masal, baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien juga menjadi salah satu butir rekomendasi Sidang ke-12 DEN. ‘’Kalau ini bisa dilakukan, akan sangat luar biasa energi yang bisa kita hemat,’’ kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Mangindaan mengtatakan, DEN akan membentuk kelompok Kerja (Pokja) yang sudah harus dibentuk dalam 2 bulan ke depan. ‘’Bukan hanya terbentuk tapi juga sudah bekerja dan memperoleh solusi-solusi jitu untuk mengatasi semua permasalahan ini,’’ ujar Mangindaan. (JO)