Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 berjalan aman dan lancar, khususnya melalui transportasi darat dan laut. Upaya ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat selama periode mudik.
Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat pada masa Angkutan Lebaran 2026 (1447 H) diperkirakan mencapai 50,60% dari jumlah masyarakat yang disurvey. Angka tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat sehingga memerlukan kesiapan layanan transportasi yang optimal.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pun memprioritaskan keselamatan serta keamanan pemudik selama periode angkutan Lebaran. Rudi Irawan, selaku Direktur Lalu Lintas Jalan, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas. Strategi tersebut disusun bersama para pemangku kepentingan, termasuk POLRI dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami sudah melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB). Di dalamnya ada pengaturan lalu lintas dan penyeberangan. Untuk pengaturan lalu lintas sebenarnya strateginya umum, hanya saja nanti cara bertindak di lapangan sedikit berbeda. Misalnya ada pembatasan operasional angkutan barang. Jadi ini bukan pelarangan, tetapi pembatasan operasional. Kemudian ada contraflow, one way, dan ganjil genap yang juga rencananya akan diterapkan.” Ucap Rudi dalam podcast Hubtalks Episode 17 pada Senin (9/3).
Di sisi lain, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang turut diperhatikan, terutama pada angkutan laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Budi Mantoro menyampaikan bahwa operasional pelayaran sangat bergantung pada kondisi cuaca di wilayah perairan.
“Kami harus melayani daerah 3TP, yakni daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan. Dalam hal ini berbeda dengan kondisi kemacetan di darat. Di laut kita selalu berpatokan pada kondisi cuaca. Kalau cuaca berpotensi bad weather, strong wind, dan lain-lain, maka kapal tidak bisa berlayar. Jadi kemacetan di laut biasanya disebabkan karena cuaca buruk sehingga kapal tidak bisa berangkat.” Terang Budi dalam acara yang sama pada Senin (9/3).
Untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, pemerintah juga melakukan ramp check atau pemeriksaan kelayakan operasional kendaraan dan kapal secara berkala.
“Pelaksanaan ramp check selain dilakukan di terminal juga dilakukan di pool bus, tempat-tempat wisata, atau ruas jalan yang menuju kawasan wisata maupun jalur yang dilalui angkutan umum. Kita memastikan bahwa kendaraan yang digunakan masyarakat untuk melakukan perjalanan sudah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta layak operasi.” Jelas Rudi.
Sementara itu, di sektor transportasi laut, berbagai langkah mitigasi juga disiapkan. Di antaranya pemeriksaan kelaiklautan kapal, pelaksanaan docking, pengaturan rute pelayaran sesuai kebutuhan, penyiapan kapal navigasi dan patroli tanggap darurat, hingga penyediaan buffer area serta pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi kepadatan.
Selain kesiapan sarana dan prasarana, Kemenhub juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam memastikan keamanan perjalanan. Melalui aplikasi Mitra Darat, masyarakat dapat memeriksa legalitas angkutan umum, status uji berkala kendaraan, serta kelengkapan administrasi operasional.
“Saat ini ada aplikasi bernama Mitra Darat di mana masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk memeriksa apakah kendaraan angkutan umum yang akan digunakan sudah memiliki izin atau belum. Kemudian juga bisa dilihat apakah kendaraan tersebut sudah melakukan uji berkala atau belum. Jadi di situ bisa dilihat apakah kendaraan sudah memenuhi administrasi dan persyaratan teknis laik jalan dan laik operasi,” ucap Rudi.
Di sektor pelayaran, masyarakat juga diimbau untuk memantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan. Informasi cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dapat diakses melalui berbagai aplikasi sehingga masyarakat dapat memperoleh pembaruan kondisi cuaca secara real time. “BMKG sudah menyampaikan informasi cuaca melalui beberapa platform, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara real terkait kondisi cuaca saat keberangkatan kapal,” ucap Budi.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kemenhub berharap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan selamat, aman, dan tentunya nyaman bersama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.