JAKARTA - Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit mengingatkan para pengusaha galangan kapal yang mendapat proyek pembangunan kapal-kapal perintis untuk memperhatikan qualitas kapal yang dibangunnya.

"Saya ingatkan kepada pengusaha galangan kapal untuk memperhatikan kualitas kapal yang dibangun, seperti pengelasan pada sambungan, kabel listrik, mur baut yang dipakai sampai keran yang digunakan di toilet. Karena kapal ini akan berlayar di laut bukan di air tawar, jadi perhatikan juga tingkat korosinya," kata Bobby saat penandatangan pembangunan 39 unit kapal perintis di Kantor Kemenhub, Senin (2/11).

Sebanyak 16 perusahaan galangan kapal menandatangani pembangunan 39 kapal terdiri dari 1 unit kapal perintis tipe 2000 GT, 20 unit kapal perintis tipe 1200 GT, 4 unit kapal perintis tipe 750 GT dan 14 unit kapal Rede dengan total anggaran Rp 1,4 triliun.

Penandatangan kontrak kapal ini merupakan kegiatan ketiga kalinya dari serangkaian pengadaan kapal perintis oleh Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub pengadaan tahun 2015. Sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2014 dan 23 Oktober 2015 telah dilaksanakan penandatangan kontrak yang merupakan bagian dari pengadaan 100 unit kapal perintis.

Bobby merasa perlu mengingatkan pengusaha galangan karena pada pengadaan kapal tahun-tahun sebelumnya ada yang pengerjaannya kurang bagus dalam kualitas bahkan terkesan asal-asalan dalam pengerjaannya. Kualitas barang yang digunakan juga ada yang dibawah standar. "Kapal-kapal yang sudah diserahkan sebelum-sebelumnya ada yang kurang bagus," kata Bobby.

Bobby juga minta kepada Marine Inspector untuk mengawasi secara sungguh-sungguh detail pengerjaannya, selain tentunya mengawasi agar pengerjaan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. "Peran Marine Inspector sangat penting, agar kualitas kapal sesuai dengan yang di pesan, demikian juga dalam waktu pengerjaannya," jelas Bobby.

Dalam kesempatan tersebut Bobby mengatakan, pengadaan kapal-kapal perintis ini selain untuk mendukung program Tol Laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo juga untuk menggantikan kapal-kapal yang sudah tidak layak saat berlayar di perairan Maluku, NTT, Sulawesi dan Irian Jaya.

Selama ini, kapal-kapal perintis yang berlayar di kawasan Timur Indonesia sering tidak bisa berlayar saat ombak tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kefakuman aktivitas masyarakat dan mengganggu kelancaran arus barang. (JO)