Jakarta – Pengembangan transportasi umum di wilayah perkotaan tidak berhenti pada penyediaan armada dan pengalihan pengelolaan kepada pemerintah daerah. Setelah layanan dapat tetap berjalan, tantangan selanjutnya adalah memastikan bus dapat beroperasi dengan lebih efektif, mudah diakses masyarakat, serta terhubung dengan berbagai pusat aktivitas perkotaan.

Melalui skema Buy The Service (BTS), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mendorong pengembangan layanan Teman Bus dengan memanfaatkan teknologi, membangun jalur khusus bagi bus, hingga memperkuat integrasi dengan moda transportasi lainnya. Langkah ini diperlukan agar transportasi umum tidak hanya tersedia, tetapi juga semakin dapat diandalkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi salah satu sarana untuk menjaga kualitas layanan. Salah satunya melalui aplikasi MitraDarat yang memuat informasi perjalanan dan posisi bus sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih mudah.

"Aplikasi MitraDarat berbasis Android atau web memuat seluruh rute dan layanan BTS yang ada, baik yang diawali dari Kemenhub maupun secara mandiri, dan handover sekalipun sudah tercantum semua di situ. Dari situ ketahuan posisi bus secara real time dan lokasi haltenya sehingga memudahkan calon penumpang,” ujar Muiz dalam podcast HubTalks episode 28.

Keberadaan informasi secara real time dapat membantu calon penumpang mengetahui posisi bus dan lokasi halte sebelum memulai perjalanan. Sementara itu, dari sisi pengelolaannya, teknologi juga dimanfaatkan untuk memantau pelaksanaan operasional serta memastikan operator memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam dokumen pembaruan program BTS Agustus 2026, Kemenhub menjelaskan bahwa Fleet Management System (FMS) menjadi bagian dari ekosistem digital untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan efektivitas layanan. Sistem ini didukung perangkat pada armada untuk membantu pemantauan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga kualitas layanan dapat dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Muiz menjelaskan bahwa pemenuhan standar pelayanan tersebut juga memiliki dasar regulasi yang mengatur aspek keselamatan hingga aksesibilitas bagi penumpang.

"Secara regulasi kami mengatur melalui Permenhub No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang direvisi melalui PM No. 25 Tahun 2019. Aturan ini memperkuat aspek keselamatan terkait penyediaan APAR, pintu darurat, panduan evakuasi, kemudian kenyamanan, serta kesetaraan dan inklusivitas agar ramah bagi penyandang disabilitas,” ujar Muiz.

Selain membantu dalam mengawasi standar pelayanan, FMS juga turut serta dalam pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi dengan aplikasi MitraDarat. Pengembangan ini juga mendukung pengelolaan layanan yang telah dialihkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemantauan operasional dan upaya mempertahankan kualitas layanan dapat terus dilakukan.

Pengawasan yang menggunakan teknologi tersebut berkaitan dengan evaluasi kinerja operator. Dalam sistem BTS, kualitas pelayanan tidak hanya dinilai dari ketersediaan bus saja, tetapi juga dari tepat waktu, perilaku pengemudi, dan kebersihan armada. Muiz menegaskan bahwa hasil evaluasi dapat memengaruhi pembayaran kepada operator.

“Tadi ada istilahnya Service Level Agreement (SLA). Di situ kan ada punish and reward dari operator itu ya. Bagaimana ketepatan waktunya, perilaku driver, kebersihan armada, dan sebagainya. Itu jadi poin juga. Ketika tidak memenuhi, maka SLA bisa dikurangi. Sehingga operator juga tidak sembarangan. Itu yang dilakukan dalam rangka menjamin kualitas tetap terjaga. Jadi reward-nya dibayar sesuai dengan standar. Tapi, ketika melanggar ataupun tidak memenuhi standar akan dikenakan sanksi dengan pemotongan pembayaran,” jelas Muiz.

Dengan mekanisme tersebut, pemanfaatan teknologi tidak hanya memberikan informasi kepada penumpang, tetapi juga membantu mengawasi bagaimana layanan tersebut berjalan. Data operasional menjadi bagian dari upaya menjaga agar standar pelayanan tetap dipenuhi, termasuk ketika pengelolaan bus dilanjutkan oleh pemerintah daerah.

Meski begitu, peningkatan kualitas layanan tidak cukup dilakukan hanya melalui aplikasi dan pemantauan armada saja. Bus yang beroperasi di jalur lalu lintas campuran dengan kendaraan beragam masih menghadapi tantangan kepadatan kendaraan, terutama saat melewati pusat kota. Kondisi ini dapat memperlambat waktu tempuh dan membuat jadwal bus lebih sulit diprediksi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Perhubungan mulai mendorong pengembangan jalur khusus atau Dedicated BRT Lane. Muiz menyebut pengembangan jalur ini direncanakan di kawasan Mebidang yang mencakup Medan, Binjai, dan Deli Serdang, serta Bandung Raya.

"Ke depannya kita mulai melangkah ke jalur khusus, istilahnya Dedicated BRT Lane, untuk mengatasi kendala jalur campuran (mixed traffic). Kita memulainya di dua kawasan, yaitu Medan, yakni Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan Bandung Raya dengan membangun jalur khusus sepanjang 21 km di pusat kota,” ucap Muiz.

Muiz berharap jalur khusus tersebut dapat membuat bus lebih cepat bergerak, terutama di area pusat kota dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Keberadaan jalur khusus menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan angkutan massal berbasis jalan agar layanan bus memiliki pergerakan dengan lebih terarah di tengah aktivitas kendaraan lainnya.

Di sisi lain, peningkatan kecepatan perjalanan perlu diikuti dengan kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan. Karena itu, pengembangan Teman Bus juga diarahkan pada integrasi dengan moda transportasi lain dan penguatan bus pengumpan atau feeder. Integrasi ini penting agar perjalanan masyarakat tidak hanya bergantung pada satu koridor bus, tetapi dapat tersambung dengan titik awal maupun tujuan perjalanan.

“Kita mulai melakukan upgrade secara bertahap. Berintegrasi dengan layanan yang lain. Selain itu, penguatan bus pengumpan (feeder) dan integrasi ke titik-titik pusat kegiatan ekonomi masyarakat akan terus diperkuat,” ucap Muiz.

Salah satu contoh pengembangan tersebut terlihat pada layanan Balikpapan City Trans (Bacitra) di Balikpapan. Menurut Muiz, layanan ini tidak lagi hanya menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dengan Pelabuhan Semayang atau Terminal Batu Ampar. Pada 2026, rutenya juga dikembangkan agar terintegrasi langsung dengan kawasan pusat perbelanjaan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Misalnya di Balikpapan, koridor Bacitra tidak lagi hanya menghubungkan Bandara ke Pelabuhan Semayang atau Terminal Batu Ampar, tetapi tahun ini diintegrasikan langsung masuk ke dalam mal untuk menggerakkan perekonomian,” ujarnya.

Selain pengembangan jalur, integrasi, dan teknologi layanan, keberhasilan BRT juga bergantung pada pemeliharaan fasilitas serta dukungan masyarakat. Muiz pun turut menyampaikan bahwa halte BRT di Bandung yang masih dalam proses pengembangan direncanakan akan dilengkapi Intelligent Transportation System (ITS) untuk mengatur informasi dan memantau kondisi halte. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan layanan sekaligus memberikan informasi yang lebih baik kepada penumpang. Oleh karena itu, ia pun menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga fasilitas tersebut.

“Dari masyarakat, menjaga itu berarti memelihara. Bantuan dari masyarakat bentuknya dari menjaga fasilitas yang ada tetap dalam kondisi baik. Mungkin tidak dengan vandalism dan sebagainya. Apalagi kalau modelnya nanti seperti BRT di Bandung, sebenarnya masih berproses, tapi nanti haltenya itu akan dilengkapi Intelligent Transportation System (ITS) untuk mengatur informasi, termasuk bisa memantau kondisi halte,” jelas Muiz.

Pada akhirnya, peningkatan transportasi kota tidak cukup hanya dengan menambahkan lebih banyak armada. Teknologi membantu mempermudah akses ke informasi dan pengawasan, jalur khusus mendukung kelancaran perjalanan bus, sementara integrasi dengan moda lain dan pusat kegiatan masyarakat memperluas kemudahan mobilitas.

Muiz pun mengajak masyarakat untuk mencoba langsung angkutan umum dan membandingkan biaya serta waktu perjalanan dengan kendaraan pribadi.

"Masyarakat perlu mencoba langsung dan menghitung generalized cost yakni perbandingan pengeluaran biaya dan waktu antara kendaraan pribadi dengan angkutan umum. Saya sendiri yang tinggal di Tangerang masih menggunakan kereta untuk menghindari kemacetan dan memangkas waktu perjalanan. Itu cost secara umum ya, baik dalam bentuk uang maupun waktunya. Harapannya dari partisipasi masyarakat akan meningkatkan tingkat keterisian (load factor) yang mendukung keberlanjutan layanan,” tutur Muiz.

Dengan peningkatan kualitas layanan dan dukungan pengguna, modernisasi transportasi umum diharapkan tidak hanya membuat perjalanan lebih praktis, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum sebagai pilihan mobilitas perkotaan. (ADT/HG/ME)