Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengawasan, penegakan hukum, hingga manajemen logistik merupakan kunci penting untuk memperkuat tata kelola transportasi darat yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Menhub Dudy saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertema “Kolaborasi Strategis dan Digitalisasi Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan untuk Transportasi Darat yang Aman dan Berkeselamatan” di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (30/9).

"Sistem transportasi darat yang modern, berkeselamatan, dan berdaya saing dapat terbangun dengan pendekatan digital yang menyeluruh," ujar Menhub.

Menhub Dudy menambahkan salah satu tantangan umum yang dihadapi saat ini pada sektor transportasi darat adalah masalah angkutan over dimension dan over loading (ODOL). Untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat angkutan ODOL, Menhub menekankan pentingnya pengawasan ketat dan digitalisasi.

“Upaya pencegahan kecelakaan akibat angkutan ODOL dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat serta penerapan sistem digital. Teknologi, integrasi data, dan pengawasan berbasis digital berperan penting dalam menekan angka pelanggaran sekaligus dapat meningkatkan keselamatan di sektor transportasi darat,” kata Menhub.

Menhub Dudy juga menyebutkan, masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di tanah air kerap menjadi sorotan publik. Banyak kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, di mana salah satu faktor dominan adalah pelanggaran terhadap daya angkut serta penggunaan kendaraan yang berdimensi tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, ada lebih dari 430.000 kendaraan yang diperiksa di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia melakukan pelanggaran ODOL. Angka pelanggaran yang sangat tinggi ini tentu berimplikasi langsung pada keselamatan lalu lintas.

Terbukti dari data Jasa Raharja, penyebab kecelakaan nomor dua disebabkan oleh kendaraan ODOL, di mana pada tahun 2024 lalu terdapat lebih dari 6.000 korban meninggal dunia. Sementara itu, dari Januari 2025 hingga Mei 2025, terjadi lebih dari 7.000 kejadian kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia lebih dari 2.000 orang.

Menhub Dudy menegaskan komitmen Kemenhub untuk senantiasa memprioritaskan aspek keselamatan dalam berlalu lintas. “One is too many, satu nyawa sudah terlalu banyak. Setiap korban jiwa adalah kehilangan yang tak ternilai dan karena itu upaya pencegahan harus dilakukan dengan serius, konsisten, dan terukur,” ungkapnya.

Menhub menambahkan, Pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah menyepakati ZERO ODOL pada tahun 2027 mendatang. Ia pun menekankan bahwa keberhasilan program ini menuntut keseriusan dari semua pihak, baik Pemerintah pusat maupun daerah serta pelaku usaha hingga masyarakat.

Menhub berharap Rakornis yang diselenggarakan ini dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang implementatif dalam penanganan angkutan ODOL. “Semoga Rakornis ini menghasilkan kesepahaman, sinergi, dan komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi darat yang aman dan berkelanjutan di Indonesia,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan ZERO ODOL tahun 2027. Ia meminta seluruh pihak untuk tidak lagi mengabaikan perilaku dan segala aktivitas yang melawan hukum, apalagi yang sampai membahayakan keselamatan dan mengakibatkan korban jiwa.

“Mari kita terus perkuat konektivitas antarwilayah, dengan terlebih dahulu menertibkan segala sesuatu yang membawa keburukan, baik dari sisi keselamatan, infrastruktur, dan juga ekonomi masyarakat. Kita hilangkan pungli dan perbaiki sistem dengan menghadirkan teknologi, termasuk dengan digitalisasi yang terhubung satu sama lain,” tutur Menko AHY melalui pesan video.

Pada Rakornis ini juga diadakan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kemenhub dengan Pemerintah Daerah Kota Depok, Bekasi, dan Manado terkait sinergi pengembangan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan perkotaan berbasis jalan. Selain itu, digelar pula diskusi dengan topik Sinergi Nasional Penanganan, Pencegahan, dan Pengendalian Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan untuk Mendukung Lalu Lintas Jalan yang Aman, Selamat, dan Berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo R. M. Manuhutu, para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub, Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, Direktur Penegakkan Hukum Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Brigjen Pol. Faizal, Walikota Manado Andrei Angouw, Walikota Depok Supian Suri, Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, dan para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.(OB/HH/GT/ETD)