SEMARANG - Seiring mulai dibangunnya jaringan kereta api di Kalimantan, maka untuk memberikan informasi dan wawasan yang luas tentang perkeretaapian kepada generasi muda di Kalimantan, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menandatangani kerjasama dengan seluruh perguruan tinggi negeri di Kalimantan.

Inti dari kerjasama tersebut adalah bidang perkeretaapian akan diajarkan menjadi salah satu mata kuliah di seluruh PTN se-Kalimantan. MoU tersebut telah ditandatangani awal Juli 2015 lalu di Banjarmasin. Adapun PTN yang telah menandatangani kerjasama tersebut adalah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Palangkaraya dan Universitas Borneo Tarakan.

Informasi tersebut dijelaskan oleh Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko disela-sela mendampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melakukan pemantauan arus balik Yogyakarta-Semarang, Kamis,(23/7).

"Jadi kita ingin masyarakat khususnya generasi muda nanti juga paham mengenai bidang perkeretaapian. Jadi nanti begitu perkeretaapian di Kalimantan beroperasi, masyarakat pun sudah banyak yang memahaminya,"papar Dirjen.

Selain itu, lanjut Dirjen, alasan dijadikannya bidang perkeretaapian sebagai salah satu mata kuliah ditujukan agar banyak mahasiswa yang tertarik dengan perkeretaapian. Hingga nantinya akan lahir ahli ahli atau konsultan di bidang perkeretaapian.

"Tahap pertama mungkin nanti mahasiswa mengenal lebih dulu, setelah itu ada yang meneruskan pendidikan secara khusus di bidang perkeretaapian," jelasnya lagi.

Disamping itu, masih kata Dirjen, dengan menjadikan bidang perkeretaapian sebagai salah satu mata kuliah, di PTN di Kalimantan, masyarakat di Kalimantan nanti telah siap dengan kehadiran moda angkutan kereta api.

"Jadi enggak gagap. Bahkan tujuan kami bukan hanya itu, tapi nanti banyak warga yang ingin mengabdikan diri di bidang perkeretaapi, karena dengan beroperasinya kereta api di Kalimantan, otomatis membutuhkan SDM yang handal," jelasnya lagi.

Ia juga menambahkan kemungkinan program ini akan dilakukan di Sumatera atau Sulawesi. Hanya saja, untuk tahap pertama, akan diawali dengan pelaksanaan di Kalimantan terlebih dahulu. (BUN)