(Jakarta, 30/1/2011) Kementerian Perhubungan  (Kemenhub) optimis penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara (Sumut) akan selesai  pada Nopember 2011 mendatang dan dioperasikan Januari 2012. Saat ini pembangunan fisiknya sudah selesai hingga 71 persen, dan sisanya akan selesai dalam 10 bulan ke depan. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Perhubungan Udara, Herry Bakti S Gumay saat menjawab pers di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurutnya, untuk pembangunan fisiknya sudah sesuai target (on the track). Pemerintah selanjutnya akan membangun sisi udara (air side) dan PT Angkasa Pura II sebagai penyelenggara bandara akan membangun sisi darat (land side). “Kendala yang paling berat untuk saat ini adalah pembebasan lahan. Saat ini ada sekitar 30 kepala keluarga (KK) yang belum mau pindah meski sudah akan dibebaskan,” ujar Herry.

Lantaran lahan yang masih dihuni itulah, lanjut Herry maka pembangunan landasan pacu (run way) menjadi sedikit terhambat. Pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten terkait sehingga diharapkan mereka dapat proaktif sesuai tanggung jawabnya.Lahan yang ditempati 30 KK merupakan milik PT Perkebunan Nusantara (PTN) dan lahan tersebut sudah dibebaskan sejak lama tetapi entah mengapa menurut Herry, warganya masih terus bertahan di sana.

Untuk pembangunan bandara Kuala Namu, menurut Herry menelan biaya Rp5 triliun. Jumlah tersebut terbagi dari Rp3,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dan selebihnya Rp1,7 triliun dari AP II. Herry menegaskan bahwa yang menjadi titik sentral sekarang, Pemprov Sumut dan pihak terkait untuk secepatnya membebaskan lahan dari sekitar 30 KK itu.

“Terkait pembebasan lahan proyek infrastruktur,   baik bandara, pelabuhan jalan tol dan lainnya menjadi tanggung jawab Pemda. Kini, semua kembali ke Pemprov Sumut,” ungkap Herry.

Saat ditanya siapa yang bertanggungjawab untuk mengoordinasikan masalah tersebut, menurut Herry, seharusnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN serta Pemprov dan BUMN terkait.

“Mereka yang idealnya  mengoptimalkan peran masing-masing, karena Kemenhub adalah pembina teknis transportasi, termasuk setifikasi dan kelaikan keselamatan penerbangannya yang saat ini sudah siap semua," ujar Herry.

Dia juga melengkapi bahwa dari biaya yang dikeluarkan, pemerintah akan membangun sisi penerbangannya seperti  landasan pacu, radar, dan jaringannya, sementara AP II membangun terminal dan fasilitas pendukungnya termasuk diantaranya perkantoran dan kawasan bisnis lainnya. (CHAN)