(Jakarta, 24/3/2011) Kementerian Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka kerjasama penelitian dan pengembangan transportasi di Provinsi Papua. MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang Kemenhub, L. Denny Siahaan dan Kepala Badan Pengelola Infrastruktur Pemprov Papua, Ishak Cristian Wayoi, Kamis (24/3) pada acara Round Table Discussion di Kantor Badan Litbang Perhubungan, Jakarta.

Dalam sambutannya, Denny Siahaan mengatakan MoU ini merupakan kerjasama Badan Litbang Perhubungan dengan Pemprov Papua melalui Badan Pengelola Infrastruktur Papua dalam penyusunan perencanaan  melalui penelitian dan pengembangan transportasi di Papua. Tidak hanya itu, Denny Siahaan menambahkan, kerjasama juga dilakukan dalam rangka pengembangan SDM dan kerjasama penyediaan bahan informasi.

“Penyediaan bahan informasi tersebut sangat penting bagi Litbang untuk melakukan perencanaan dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi di Papua,” jelasnya.

Output yang diharapakan dari MoU tersebut, menurut Denny Siahaan, adalah Litbang dan Pemprov Papua harus bisa membuat suatu program transportasi yang baik agar dapat meyakinkan masyarakat Papua sehingga dapat mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur khusunya transportasi di Papua yang masih sangat kurang.

“Anggaran pembangunan infrastruktur di Papua cukup signifikan, sekitar hampir 30 Triliun, bagaimana kita bisa meyakinkan melalui program yang baik, sehingga sebagian program dari dana tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur  khususnya transportasi.” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Infratruktur Pemprov Papua, Ishak Cristian Wayoi menyatakan bahwa dengan MoU ini diharapkan dapat menata kegiatan infrastruktur di Papua. Khusus untuk transportasi, Ishak mengatakan Pemprov Papua menginginkan terobosan baru berupa pembangunan jaringan transportasi multimoda yaitu dengan membuat suatu grand design transportasi di Papua sehingga infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat membangun masyarakat Papua menuju kesejahteraan.

“Infrastruktur yang akan dibangun diharapkan dapat membangun dan memberikan prosperity kepada masyarakat Papua bukan malah membuat mereka tergusur atau tergeser,” tandasnya. (RDH)